Jakarta . MALUKUBARUNEWS.COM — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menghadiri secara langsung penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN Pemerintah Provinsi Maluku, di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri II, Jakarta, pada Selasa (16/9/2025).
Kehadiran Benhur Watubun bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, menunjukkan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif di Maluku dalam mendukung program nasional penyediaan perumahan berbasis data.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk dukungan penuh DPRD Maluku terhadap upaya Gubernur dan Pemerintah Pusat untuk menghadirkan solusi hunian yang terjangkau dan layak bagi masyarakat Maluku,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman.
Bagi Ketua DPRD Maluku, langkah ini merupakan bukti nyata bahwa pembangunan di Maluku sedang diarahkan pada kebijakan yang sistematis, transparan, dan menyentuh kebutuhan rakyat.
“Kita tidak hanya bicara anggaran di DPRD, tapi memastikan bahwa program nasional bisa sampai ke rakyat Maluku dengan pendekatan yang tepat. Dan itu dimulai dari data yang valid,” tutur Benhur.
Dengan semangat gotong royong dan sinergitas yang kuat, Maluku kini berada di jalur yang tepat untuk menjawab tantangan klasik di sektor perumahan, terutama di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan infrastruktur dan akses lahan.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk rakyat. DPRD Maluku akan terus mengawal implementasinya di lapangan,” tutup Benhur Watubun.
Nota kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam pengalokasian 3.000 unit rumah subsidi yang ditargetkan akan direalisasikan di Maluku sepanjang tahun 2025. Program ini menyasar kalangan MBR dan ASN yang selama ini menghadapi kesulitan akses terhadap hunian layak, terutama di wilayah kepulauan.
Disaksikan juga oleh pihak BTN, BP Tapera, serta Anggota DPR RI Saidah Uluputty, penandatanganan tersebut juga diikuti oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Maluku, menandai langkah koordinatif lintas sektor demi percepatan realisasi hunian rakyat.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penggunaan satu data nasional yang valid dan akurat dari BPS untuk menyasar penerima program secara tepat.
“Saya sudah perintahkan kita satu data, data dari BPS. Supaya bantuan dan pembangunan tidak salah sasaran,” ujar Maruarar.
Sementara itu, Gubernur Maluku menekankan bahwa Maluku siap menjalankan kebijakan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami bangun dengan data. Tidak ada lagi program berdasarkan asumsi. Data BPS jadi dasar, dan kami siap menyerap 3.000 unit rumah subsidi yang telah dialokasikan,” tegas Hendrik Lewerissa.
Forum tersebut juga menjadi wadah komunikasi strategis antara pusat dan daerah. Menteri PKP memberikan apresiasi atas kekompakan delegasi Maluku yang hadir secara lengkap dan aktif berdialog mengenai arah kebijakan pembangunan perumahan.
“Itu Pak Gubernur, kami hormati beliau, itu timnya lengkap,” puji Maruarar di hadapan para hadirin.(MB-01)
