Ambon.Malukubarunews.com — Anggota Komisi III DPRD Maluku, Muhammad Reza Mony, menyoroti ketidakhadiran Kepala Bappeda dalam rapat pembahasan perumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Senin (13/04/2026).
Rapat yang menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini sejatinya mengundang 11 pimpinan OPD sebagai mitra kerja. Namun, berdasarkan daftar hadir, hanya delapan pimpinan OPD yang memenuhi undangan, sementara empat lainnya tidak hadir, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Maluku.
Ketidakhadiran tersebut dinilai mengganggu efektivitas pembahasan, mengingat peran strategis Bappeda dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya terkait realisasi anggaran dan capaian fisik pembangunan.
Dalam forum tersebut, Muhammad Reza Mony menegaskan bahwa kehadiran Kepala Bappeda sangat penting untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait pelaksanaan program pembangunan serta realisasi pendapatan dan belanja daerah.
“Maka saya rasa urgensi dan pentingnya kehadiran Kepala Bappeda, karena kita perlu membahas realisasi pendapatan, belanja, dan juga realisasi fisik pembangunan di Provinsi Maluku,” ungkap Mony.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap capaian program yang telah dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk sejauh mana implementasi kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ini penting agar kita bisa memahami capaian yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat merespons berbagai pertanyaan dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” tandas Mony.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk sejauh mana rekomendasi tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pembangunan.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rekomendasi yang diberikan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dijalankan demi kemajuan daerah.
“Maka penting bagi kami untuk mendapatkan penjelasan yang utuh agar dapat menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujar Mony.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya ingin mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, namun hal tersebut membutuhkan kerja sama yang baik antar seluruh pemangku kepentingan, termasuk OPD terkait.
Rapat tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi yang konstruktif dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, sekaligus memastikan arah pembangunan Maluku berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat.(MB-01)
About the Author
