Ambon.malukubarunews.com-Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, menemukan sejumlah persoalan krusial saat melakukan kegiatan reses di Kecamatan Banda dan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Persoalan-persoalan tersebut, menurutnya, membutuhkan perhatian serius dan intervensi cepat dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Reses yang digelar baru-baru ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kesulitan, mulai dari transportasi, air bersih, hingga akses terhadap sarana pertanian dan investasi ekonomi lokal.
“Saat melakukan reses di Banda, ada banyak persoalan yang ditemui. Salah satunya adalah masalah akses transportasi, baik laut maupun udara. Kalau transportasi udara dengan pesawat itu hanya dua kali dalam seminggu,” kata Irawadi kepada wartawan, Rabu (24/9/2025), di Ambon.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini membuat masyarakat Banda sangat bergantung pada kapal milik PT. Pelni, yang hanya beroperasi dua minggu sekali. Hal ini bukan hanya berdampak pada mobilitas warga, tapi juga menghambat proses administrasi, terutama bagi pegawai negeri yang harus ke Masohi.
“Kebutuhan masyarakat Banda di Kota Masohi itu sangat tinggi. Jadwal kapal Pelni dua minggu sekali tentu jadi persoalan serius, apalagi bagi PNS yang mengurus dokumen atau tugas di ibukota kabupaten,” ujar Irawadi.
Tidak hanya transportasi, ketersediaan air bersih juga menjadi masalah utama di beberapa wilayah di Banda, seperti kawasan Gunung Api, Pulau Pisang, Ay, dan Rum. Hingga kini, wilayah-wilayah tersebut belum memiliki sumber mata air baku yang memadai untuk kebutuhan rumah tangga.
Dari sisi ekonomi, sektor perikanan di Banda memiliki potensi besar, namun belum diimbangi dengan fasilitas penyimpanan hasil laut yang memadai. Kekurangan cold storage menyebabkan banyak ikan hasil tangkapan nelayan terbuang sia-sia saat musim panen.
“Pada musim-musim tertentu, hasil tangkapan nelayan tidak tertampung di cold storage. Ikan dibuang begitu saja. Ini jelas merugikan nelayan dan harus segera diatasi dengan penambahan fasilitas penyimpanan,” tegas Irawadi.
Ia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk lebih aktif menarik investor ke sektor perikanan agar potensi laut Banda tidak terus terbuang dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sementara itu, saat melakukan reses di Kecamatan Amahai, Irawadi menerima berbagai aspirasi yang berkaitan dengan infrastruktur dasar dan kebutuhan pertanian. Masyarakat meminta perhatian terhadap kondisi jalan, pembangunan talud penahan ombak dan banjir, serta akses air bersih.
“Untuk membangun talud memang membutuhkan anggaran besar, tapi ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga. Begitu juga jalan usaha tani dan air bersih yang masih sangat terbatas,” ujarnya.
Keluhan lainnya datang dari petani sayur di Amahai yang kesulitan memperoleh pupuk dan bibit pertanian. Menurut Irawadi, kelangkaan pupuk di wilayah tersebut sudah sangat meresahkan, dan harus segera dijawab melalui distribusi yang tepat dan pengawasan ketat.
“Pupuk di Amahai sudah langka. Petani kesulitan, terutama petani sayur. Ini harus segera ditangani oleh dinas terkait. Jangan sampai petani kita menyerah karena tidak difasilitasi,” tandas Ketua Komisi II itu.
Irawadi memastikan bahwa semua masukan dan persoalan yang diterima saat reses akan disampaikan secara formal dalam agenda dewan, sekaligus dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran dan program pembangunan daerah ke depan.(MB)
