Ambon.malukubarunews.com — Persoalan keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu aspirasi yang disoroti Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu. Aspirasi tersebut terutama menyangkut siswa SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi terbentur keterbatasan ekonomi.
Halimun menyampaikan persoalan itu kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (16/9/2026), setelah mengikuti agenda reses di daerah pemilihannya, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam penyerapan aspirasi tersebut, masyarakat menyampaikan kebutuhan adanya perhatian pemerintah terhadap anak-anak kurang mampu yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas.
Menurut Halimun, persoalan biaya menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Karena itu, dukungan pemerintah dinilai perlu diperluas, tidak hanya memastikan anak memperoleh pendidikan hingga tingkat SMA, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan studi.
“Anak-anak SMA, terutama yang kurang mampu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu banyak. Mereka minta kalau boleh pemerintah daerah Maluku Tengah maupun pemerintah provinsi juga memperhatikan nasib mereka yang kurang mampu,” ujar Anggota DPRD Provinsi Maluku
Politisi Partai Demokrat Maluku tersebut menilai berbagai program pendidikan yang telah dijalankan pemerintah perlu disertai mekanisme keberlanjutan. Menurut dia, siswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki kemampuan dan keinginan melanjutkan pendidikan seharusnya memiliki akses terhadap informasi beasiswa, bantuan pendidikan, maupun pendampingan administratif.
Halimun juga menyinggung keberadaan program Sekolah Rakyat yang menurutnya dapat menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun, perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan, kata dia, tetap perlu diberikan ketika siswa telah menyelesaikan pendidikan menengah.
“Yang paling penting itu soal nasib anak-anak. Karena kadang kita bicara tentang generasi, tetapi hanya karena satu orang anak tidak mampu, pendidikannya tidak bisa dilanjutkan. Itu yang miris,” cetusnya
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memiliki pola pendataan dan pendampingan yang jelas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan mekanisme tersebut, siswa yang memenuhi persyaratan dapat lebih cepat memperoleh informasi mengenai program bantuan dan tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan akibat persoalan administratif maupun keterbatasan ekonomi.
“Kalau ada anak-anak yang kurang mampu, terutama yang mau kuliah, harus ada perhatian. Baik beasiswa maupun proses pendampingannya. Itu yang paling penting,” tegas Halimun.
Dalam agenda penyerapan aspirasi, Halimun juga mendorong keterlibatan organisasi perangkat daerah terkait untuk menangani berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Koordinasi antarlembaga dinilai penting agar persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti pada tahap aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Halimun berharap pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku dapat menjadikan persoalan keberlanjutan pendidikan anak kurang mampu sebagai bagian dari perhatian dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Bagi dia, keterbatasan ekonomi semestinya tidak menutup kesempatan anak-anak Maluku Tengah untuk mengakses pendidikan tinggi dan mempersiapkan diri menjadi bagian dari generasi penerus daerah.”harapnya tutup
(MB-01)
About the Author
