Jakarta, MalukuBaruNews.com — Langkah strategis bagi kebangkitan sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Maluku resmi dimulai. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menandatangani surat pernyataan kesanggupan dalam Rapat Koordinasi Nasional Hilirisasi Pertanian yang digelar Kementerian Pertanian RI di Auditorium Kementan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Rakor yang mengusung implementasi Asta Cita Presiden Joko Widodo pada poin ke-5, “melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri”, dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mendagri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta para gubernur, bupati/walikota, dan kepala dinas pertanian seluruh Indonesia.
Dalam momen penting tersebut, Gubernur Hendrik menyatakan komitmen penuh pemerintah provinsi dalam menyukseskan program hilirisasi yang telah dipatok mulai tahun anggaran 2025 hingga 2027. Maluku dijatah program perluasan perkebunan pala seluas 500 hektare di tahun 2025, dan selanjutnya rehabilitasi dan pengembangan lahan hingga 8.005 hektare untuk lima komoditas utama: pala, kakao, jambu mete, kelapa dalam, dan sagu.
“Kami siap menyukseskan program ini dengan menyiapkan data CPCL yang akurat dan mendampingi petani dalam pelaksanaan teknis di lapangan,”ungkap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Komitmen itu dituangkan secara resmi melalui surat kesanggupan yang ditandatangani oleh Gubernur Hendrik bersama Plt. Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat. Maluku menyatakan kesanggupan memenuhi CPCL seluas total 7.350 hektare, yang tersebar di lima kabupaten strategis: Maluku Tengah (kakao 1.200 ha dan pala 2.250 ha), Seram Bagian Timur (pala 1.200 ha), Buru Selatan (pala 1.300 ha), dan Seram Bagian Barat (pala 1.400 ha).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa sektor perkebunan telah menjadi identitas historis bangsa Indonesia sejak era penjajahan.
“Rempah pala Banda pernah jadi rebutan dunia. Bahkan, Pulau Run ditukar dengan New Amsterdam (sekarang New York) pada 1667,” ungkap Tito mengingatkan pentingnya mengelola perkebunan sebagai sumber daya strategis nasional.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong agar sektor pertanian dan perkebunan menjadi urusan wajib pemerintah daerah, bukan lagi urusan pilihan. Ini sebagai bentuk penegasan bahwa sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan daya tahan ekonomi nasional.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam sambutannya menyebutkan bahwa hilirisasi adalah kunci keberlanjutan dan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar global. Ia menyoroti capaian swasembada beras 4,2 juta ton dan pengakuan FAO atas posisi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Sekarang saatnya kita dorong hilirisasi komoditas perkebunan, termasuk pala, kakao, dan kelapa, agar ekspor kita tidak lagi dalam bentuk bahan mentah,”ujar Amran Sulaiman.
Program ini akan disokong oleh BUMN dan lembaga pembiayaan negara untuk memastikan keberlanjutan. Menteri Amran juga menyampaikan bahwa Maluku menjadi salah satu provinsi prioritas dalam proyek hilirisasi karena potensinya yang besar dan historis.
Gubernur Hendrik menyambut baik dukungan pusat dan menegaskan pentingnya tata kelola program yang akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran.
“Dengan langkah ini, Maluku tak hanya menjaga warisan rempah dunia, tetapi juga menciptakan lompatan ekonomi baru yang menyejahterakan petani,”pungkas Gubernur Hendrik.
Program hilirisasi perkebunan di Maluku dinilai bukan sekadar agenda teknokratis, tetapi langkah nyata untuk membangun keadilan ekonomi dari desa, dari kebun, dari para petani yang selama ini berada di garis terdepan namun sering terabaikan.(MB-01)
