Ambon, Malukubarunews.com – Dalam upaya memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya kemandirian fiskal sebagai pilar utama pembiayaan daerah. Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah se-Provinsi Maluku yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (13/08/2025).
Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi, Wakil Gubernur, Sekda, para bupati/wali kota se-Maluku, hingga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI.
“Kita benar-benar berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kebutuhan pembiayaan daerah semakin tinggi, di sisi lain transfer dari pusat semakin selektif dan berbasis kinerja,” ungkap. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Gubernur menyatakan bahwa ketergantungan fiskal Maluku terhadap dana transfer pusat sudah tidak lagi memadai, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika fiskal nasional yang terus berubah.
“Dalam situasi ini, kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri menjadi sebuah keniscayaan,” ungkap Lewerissa dengan tegas.
Ia pun memberikan apresiasi kepada PLH Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI dan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu RI yang turut hadir sebagai narasumber. Kehadiran mereka dinilai sangat strategis dalam membangun pemahaman lintas institusi soal pengelolaan pendapatan daerah yang berkelanjutan.
Lewerissa menyerukan perlunya strategi yang lebih progresif dan inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan empat fokus utama yang harus menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pendapatan.
“Yang pertama, kita perlu merumuskan strategi-strategi inovatif yang mampu menjawab tantangan global dan lokal. Kedua, era baru pengelolaan pendapatan daerah menuntut sinergi antar pemangku kepentingan. Ketiga, optimalisasi pendapatan daerah melalui mekanisme Opsen Pajak secara tepat dan konsisten. Keempat, sinergi antar pemerintah daerah,” tegasnya.
Kegiatan rakor ini juga menjadi ajang konsolidasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk merumuskan langkah-langkah implementatif guna memaksimalkan PAD tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Dengan PAD yang tumbuh optimal dan berkelanjutan, kita akan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif,” kata Lewerissa mengakhiri sambutannya.
Rakor tersebut diproyeksikan menjadi titik awal transformasi fiskal di Maluku, dengan menekankan pentingnya komitmen kolektif lintas sektor dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan memperkuat otonomi fiskal daerah.(MB-01)
