Ambon, Malukubarunews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah kepulauan. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR-RI di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (30/10/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Reses Komisi V DPR-RI, Roberth Rouw, dan diikuti oleh anggota Komisi V beserta pejabat dari kementerian mitra kerja. Agenda ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam bidang infrastruktur, transportasi, dan pengelolaan sumber daya alam di Maluku.
“Kami menyambut baik kehadiran Komisi V DPR-RI yang telah berkenan datang langsung ke Maluku. Provinsi kami memiliki luas wilayah sekitar 712.498 kilometer persegi, terdiri atas 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan, mencakup 1.340 pulau, dan dihuni oleh sekitar 1,8 juta jiwa,” kata Gubernur Hendrik Lewerissa.
Menurut Gubernur, kekayaan sumber daya alam Maluku sangat besar, terutama di sektor perikanan, energi laut, pariwisata bahari, serta minyak dan gas bumi. Namun, potensi tersebut belum termanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
“Sebagai daerah kepulauan, Maluku memerlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat agar potensi besar ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Lewerissa menegaskan.
Gubernur juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program strategis nasional, seperti pembangunan Ambon Coastal Road dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Menurutnya, proyek tersebut akan memperkuat akses ekonomi dan membuka jalur logistik baru yang sangat vital bagi Maluku.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyampaikan aspirasi daerah secara langsung kepada Komisi V DPR-RI. Kami berharap hasil kunjungan ini dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” tutur Lewerissa.
Gubernur meminta seluruh perangkat daerah memberikan data akurat dan argumentasi yang komprehensif kepada Komisi V agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada daerah kepulauan. “Sinergi antara Pemprov dan pemerintah pusat adalah kunci agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Reses Komisi V DPR-RI, Roberth Rouw, menyampaikan bahwa kunjungan ke Maluku menjadi bentuk nyata perhatian DPR-RI terhadap kebutuhan pembangunan di daerah kepulauan. “Hari ini kita hadir, bagaimana ke depan daerah ini juga dapat perhatian dari pusat,” kata Rouw.
Sementara itu, Sofyan Dedy Ardiyanto, anggota Komisi V DPR-RI, menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “RUU Kepulauan telah masuk Prolegnas. Titik krusialnya ada pada political will dari pimpinan partai politik agar segera dibahas. Kalau di Fraksi PDI Perjuangan, saya pastikan ini bisa,” ucap Sofyan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang infrastruktur, perumahan, dan transportasi. Pertemuan ditutup dengan jamuan makan malam yang menjadi ajang diskusi informal untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah.
Menutup pertemuan, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan Maluku yang inklusif dan berkelanjutan. “Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan semangat kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya.(MB-01)
About the Author
