Ambon.malukubarunews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku di Tahun 2025 akan menambah dana operasional untuk rumah sakit Haulussy yang di barengi dengan sumberdaya manusia, pelayanan kepada masyarakat dari medis maupun para medis, agar masyarakat bisa berobat dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.”ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku Jhon Johan Lewerissa di Ruang kerja lantai dua Karang panjang Ambon Selasa,3 Desember 2024 lalu
Terkait Pemberdayaan kepada masyarakat,menurut Johan sebenarnya itu adalah wewenang pemerintah Provinsi.”itu
Cukup berat sebenarnya. Namun pemerintah Provinsi dalam hal ini kita DPR juga akan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi agar dapat juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat.”
Persoalannya banyak program-program pemberdayaan itu berada di pemerintah pusat, karena mereka punya anggaran. Anggaran dan bantuan dari pemerintah pusat itu melekat. Kalau sudah melekat pada anggaran itu tidak bisa di otak atik.”Karena nantinya ada pantauan dari BPK dan sebagainya,
“Jadi postur APBD ini, Kita menganggap bahwa postur APBD kita tahun 2025 sudah saling temu dalam rangkuman bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat.”
Kita merasa bahwa memang ada banyak kekurangan yang belum kita bisa lakukan. Tapi kita optimis mungkin tahun-tahun depan kita bisa menggerakkan seluruh potensi kita yang merupakan sumber pendapatan asli daerah kita, agar dapat menambah PAD Kita.
Setelah Kita melakukan sidang dan komisi, beber Jhon kita akan melakukan reses l, Kita akan turun ke masyarakat, meminta informasi dari masyarakat, kira-kira selama masa jabatan dan kerja DPR ini.
Kita minta agar supaya masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan persoalan pertanian, perikanan, persoalan sosial lainnya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya agar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bisa teratasi.
“Sehingga momen resesi ini kita perkenalkan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat guna mendengar apa saja yang menjadi keluhan masyarakat bisa di bawa ke DPR untuk membahas persoalan yang ada di masyarakat, dan mengusulkan kepada pemerintah sebagai eksekutif serta melakukan eksekutor terhadap semua kebijakan-kebijakan serta program-program daerah nantinya.”tutup Lewerissa ( MB-MJB)
