Ambon, Malukubarunews.com – Konflik yang kembali pecah antara warga Desa Hunut dan Desa Hitu pada Selasa, 19 Agustus 2025, yang menyebabkan satu korban jiwa dan 17 rumah terbakar, menuai keprihatinan mendalam dari pimpinan DPRD Provinsi Maluku.
Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun,didampingi Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD, menyampaikan seruan tegas kepada masyarakat kedua desa untuk mengakhiri pertikaian dan mengedepankan perdamaian serta rekonsiliasi sosial.
“Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Hunut dan Hitu, untuk jangan lagi bertikai. Mari kita jaga kedamaian Maluku demi masa depan yang lebih baik,”himbau Ketua DPRD Maluku Watubun.
Pernyataan ini disampaikan dalam suasana peringatan HUT ke-80 Provinsi Maluku, yang semestinya menjadi momen refleksi dan syukur, namun dinodai oleh insiden konflik horizontal yang kembali terjadi.
Ketua DPRD juga menambahkan bahwa semua pihak harus menyadari pentingnya menjaga stabilitas keamanan, terutama dalam konteks pembangunan dan pemulihan pasca pandemi serta dinamika politik nasional.
“Mari kita rayakan ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-80 ini dengan semangat persatuan. Kekerasan tidak akan membawa kita ke mana-mana. Kita butuh harmoni untuk membangun Maluku bersama,” tegas Ketua DPRD Maluku.
Insiden di Hunut dan Hitu telah menarik perhatian publik karena dampaknya yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Kejadian ini menjadi catatan penting bagi semua pihak bahwa potensi konflik sosial masih tinggi jika tidak diantisipasi dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif.
Dalam sesi penutup pernyataan, para pimpinan dan anggota DPRD Maluku menyanyikan lagu “Rumah Kita” sebagai simbol ajakan damai dan harapan agar masyarakat Maluku tetap satu dalam keberagaman.
“Maluku adalah rumah kita bersama. Mari jaga dan rawat dengan cinta, bukan dengan kebencian,” ujar Wattimury usai menyanyikan lagu bersama para anggota di DPRD Maluku
DPRD Provinsi Maluku juga menyatakan siap memfasilitasi dialog lintas desa, bekerjasama dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, dan tokoh masyarakat, untuk menurunkan tensi konflik dan mendorong perjanjian damai antarwarga.
“Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan. Perdamaian adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan,” tutup Ketua DPRD.
Di tengah euforia HUT ke-80 Provinsi Maluku, suara DPRD hadir sebagai seruan moral untuk menolak kekerasan dan memilih rekonsiliasi. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Maluku mengajak seluruh masyarakat agar menahan diri, menjaga keharmonisan, dan membangun masa depan Maluku dengan semangat damai, aman, dan bersatu.(MB-01)
