Ambon, Malukubarunews.com –
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti aspirasi warga Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, yang menuntut perbaikan jalan lingkar di wilayah mereka. Hal itu disampaikan Watubun saat menerima langsung perwakilan pemuda Ambalau dalam aksi unjuk rasa di ruang Komisi I DPRD Maluku, Senin (11/08/2025).
“Kami sudah menerima dan membaca tuntutan adik-adik sekalian. DPRD akan undang Bupati, Dinas PU, dan Balai untuk membicarakan ini,”ungkap Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa DPRD Maluku akan memfasilitasi forum resmi antara masyarakat, pemerintah kabupaten, dan instansi teknis guna mempercepat penyelesaian persoalan jalan lingkar yang telah lama dikeluhkan warga. Menurut Watubun, langkah ini penting karena banyak warga, terutama pemuda, tidak memiliki akses atau anggaran untuk menjangkau langsung pihak-pihak pengambil kebijakan.
“Perjuangan ini murni untuk rakyat. Jangan ada prasangka politik,” tegas Watubun, mengingatkan semua pihak agar tidak mempolitisasi isu infrastruktur tersebut.
DPRD, lanjut Watubun, akan segera mengagendakan pembahasan peningkatan status jalan lingkar Ambalau , agar dapat diambil alih kewenangannya oleh pemerintah kabupaten atau provinsi, sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Hal ini diyakini akan memudahkan pengalokasian anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Lebih lanjut, Benhur menyebut bahwa perjuangan warga Ambalau selaras dengan amanat Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Aturan tersebut mewajibkan kebijakan afirmatif bagi masyarakat pulau kecil seperti Ambalau.
“Aspirasi ini bagian dari upaya melindungi wilayah dari eksploitasi tambang berlebihan demi anak cucu kita,” ujar Benhur Watubun.
Ia memastikan bahwa hasil pembahasan bersama eksekutif dan teknis nantinya akan disampaikan ke Gubernur Maluku untuk menjadi perhatian serius. DPRD berharap, melalui pendekatan kolektif, pembangunan di daerah-daerah tertinggal seperti Ambalau dapat segera dipercepat.
“Mari kita tuntaskan demi kemaslahatan masyarakat Maluku, khususnya di Kecamatan Ambalau,” pungkas Watubun.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku,Richard Rahakbauw yang turut hadir dalam dialog tersebut, menyampaikan bahwa Komisi III akan mengawal penuh proses verifikasi teknis dan dukungan anggaran, agar aspirasi yang telah lama diperjuangkan masyarakat Ambalau tidak berhenti sebagai wacana.(MB-01)
