Ambon, MalukuBaruNews.com – Dalam upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah serta menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan Bupati/Wali Kota se-Maluku, Kamis (11/09/2025), yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon.
Rakor kali ini mengusung tema:“Peran GWPP: Kokohkan Sinergitas Daerah, Percepatan Pembangunan dan Merajut Persatuan Par Maluku Pung Bae.”
Dalam sambutannya, Gubernur Lewerissa menegaskan bahwa kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bukan hanya simbolik, melainkan tanggung jawab nyata dalam mengawal stabilitas dan program nasional di daerah.
“Peran GWPP adalah memperkuat peran Bupati dan Wali Kota, bukan mengambil alih. Ini adalah sinergi, bukan dominasi,” tegas Lewerissa.
Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2018, Gubernur menjelaskan bahwa peran GWPP mencakup koordinasi, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan program strategis nasional—mulai dari penanggulangan stunting, jaminan sosial tenaga kerja rentan (UCJ), hingga proyek Maluku Integrated Port.
Lebih lanjut, Lewerissa menguraikan bahwa Gubernur memiliki 46 tugas atributif, termasuk:
- Melantik atau memberhentikan kepala daerah,
- Memberikan evaluasi terhadap APBD Kabupaten/Kota,
- Membatalkan pengangkatan camat yang tak sesuai aturan,
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bupati/Wali Kota.
“Posisi ini sangat strategis dalam menjamin bahwa program nasional selaras dengan kebutuhan dan konteks lokal di Maluku,” ujarnya.
Gubernur juga menyinggung isu krusial soal keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mengingatkan bahwa benturan kecil di masyarakat seperti perkelahian remaja dapat dengan mudah membesar menjadi konflik komunal jika tidak ditangani cepat oleh Forkopimda dan elemen lokal.
“Koordinasi dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan OKP adalah kunci pencegahan konflik,” ujarnya mengingatkan.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW.
Lewerissa juga mengarahkan agar penyaluran Dana Desa menjadi perhatian utama Bupati dan Wali Kota. Ia meminta agar seluruh desa mendapat pembinaan dan pengawasan yang memadai, khususnya desa-desa dengan kepala desa yang belum definitif.
“Kepala daerah harus pastikan pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel, karena ini menyangkut kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat paling bawah,” ujarnya.
Menutup arahannya, Gubernur Lewerissa mengajak seluruh peserta Rakor untuk menyamakan visi dengan program nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Rakor ini bukan hanya agenda rutin, tapi momen menyatukan semangat pembangunan untuk Maluku yang maju, adil, dan damai. Mari kita buktikan bahwa ‘Par Maluku Pung Bae’ bukan hanya slogan, tapi komitmen,” pungkasnya.
Tokoh yang hadir di dalam kegiatan tersebut
- Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath
- Sekda Maluku Ir. Sadali Ie
- Seluruh Bupati dan Wali Kota se-Maluku
- Pimpinan OPD Pemprov Maluku
- Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, dan undangan lainnya (MB-01/
About the Author
