Ambom. Malukubarunews.com – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Mimbar Ormas dan LSM se-Maluku untuk Indonesia memasuki hari ketiga di depan Gedung DPRD Provinsi Maluku, Kamis (4/9/2025). Aksi berlangsung damai dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat TNI-Polri.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari dua hari sebelumnya dengan fokus menyampaikan kurang lebih 19 atau 20 tuntutan strategis kepada DPRD Maluku. Tuntutan tersebut berkaitan dengan isu-isu pemerintahan, hak masyarakat adat, tata kelola sumber daya alam, dan reformasi kebijakan pembangunan daerah.
“Hari ini kami datang tidak dengan jumlah besar, tapi tuntutan kami lebih banyak dan lebih serius. Kami ingin DPRD menyampaikan ini ke pemerintah pusat, terutama kepada Presiden,” ujar salah satu koordinator aksi.
Dalam aksi tersebut, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun bersama sejumlah anggota dewan tampak turun langsung menemui massa, mendengarkan orasi, dan menerima dokumen tuntutan secara terbuka.
“Kami terima semua tuntutan ini. Jangan lihat jumlah pendemo, tapi dengarlah isi tuntutannya. Ini adalah suara rakyat,” kata Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun.
Unjuk rasa berlangsung sejak tanggal 2 hingga 5 September 2025 dan tetap kondusif. Aksi pada hari ketiga ini ditandai dengan penyampaian penuh seluruh poin tuntutan kepada legislatif.
Aksi dilakukan di pelataran utama gedung DPRD Maluku. Kehadiran langsung Ketua dan anggota DPRD di lokasi demonstrasi memberikan ruang dialog terbuka antara rakyat dan wakil rakyat.
Para pengunjuk rasa menilai bahwa DPRD belum cukup progresif dalam mengawal berbagai persoalan publik yang terjadi di Maluku. Oleh sebab itu, mereka meminta komitmen nyata dari lembaga legislatif untuk menyampaikan dan mengawal tuntutan hingga ke pusat.
“Tuntutan ini sebagian besar akan kami teruskan ke pemerintah pusat. Untuk yang bersifat daerah, akan segera dibahas dalam forum DPRD,” jelas Benhur.
Ia menambahkan bahwa substansi tuntutan saat ini sangat relevan dengan tuntutan-tuntutan sebelumnya dan akan memperkuat posisi negosiasi Maluku di tingkat nasional.
Benhur juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengutus pimpinan dan ketua fraksi untuk membawa langsung tuntutan tersebut ke pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan DPRD Maluku.
“Kami akan kirim pimpinan dan ketua fraksi ke pusat. Ini bukan janji kosong. Semua tuntutan ini adalah bahan resmi yang akan kami perjuangkan,” tegasnya.
Ia juga menanggapi kritik para demonstran yang menilai DPRD “jalan di tempat”. Menurutnya, kritik tersebut adalah masukan berharga.
“Tadi dalam orasi disebut DPRD jalan di tempat. Ya, itu kritik yang bagus. Dengan tuntutan ini, kami akan mulai ‘jalan-jalan’ lagi untuk rakyat Maluku,” tambah Benhur dengan nada serius.
Menutup penyampaiannya, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada aparat TNI dan Polri yang telah memastikan pengamanan berlangsung baik selama empat hari aksi unjuk rasa.
“Terima kasih kepada aparat keamanan. Dari tanggal 2 sampai hari ini, semuanya berjalan aman dan damai. Itulah harapan kita bersama—demokrasi yang sehat dan kondusif,” pungkasnya.(MB-01)
