Banyak Kasus Pelanggaran Politik Praktis di Pilkada 2024,DPRD Maluku minta Bawaslu Maluku lebih ketat pengawasan di 11 Kabupaten Kota

oleh -44 Dilihat
Ambon.malukubarunews.com- Akhir – akhir ini banyak pelanggaran terjadi  di Provinsi Maluku terkait dengan Pemilu  many politik Praktis menjelang pemilukada November mendatang   khususnya di 11 Kabupaten Kota.Hal tersebut, disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Maluku Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) dapil II Kabupaten Buru dan Buru Selatan Nina Batuasa saat menggelar rapat kerja ( Rakor) bersama mitra kerja di ruang komisi I  Selasa,5 November 2024
Dihadapan Ketua Komisi I dan Wakil Ketua ,Bawaslu.Maluku  Pihak TNI,Polri,Pejabat Walikota Ambon dan Biro pemerintahan Maluku,dan Kesbangpol yang hadir, Nina dengan suara lantang menyampaikan, hal  in menjadi fenomena ketika Aparatur Sipil Negara (ASN ) ada banyak permasalahan  di daerah termasuk Buru  dan Buru Selatan (Bursel) terkait salah satu pasangan calon (Paslon) yang terlibat  bagi-bagi duit.
Menurut Nina, ASN yang terlibat  many  politik di Kabupaten buru itu   yang diibaratkan sangat stadium empat .Karena lokasi tambang dan lokasi Sumber Daya Alam ( SDA ) yang membuat orang itu memandang bahwa politik ini duit dan itu tidak kita ragukan lagi dan itu nyata.”terangnya
Dirinya  berharap bahwa fungsi pengawasan dari Bawaslu,i bisa bekerja dengan baik; dan bisa netral  untuk melihat kondisi lapangan yang sangat stadium 4 tersebut .Karena hal ini sangat mengkhawatirkan ketika Buru  dan Buru Selatan terjadi mony politik yang tinggi.dengan  angka  kemiskinan yang semakin meningkat terutama di Buru Selatan.”harap Nina
Olehnya itu,Nina  berharap lagi  bahwa penyelenggara dan pengawasan   pemilu mampu bekerja sama untuk melihat kondisi kursial karena ketika satu catatan   pemerintahan di transaksikan dengan duit bagaimana daerah ini bisa berkembang.” tanya Nina berharap
Kita sebagai legislatif yang merepresentasikan masyarakat juga melihat ini sangat kacau di lapangan dengan berbagai keluhan apalagi termasuk ASN dan kades.
“Kades itu selalu menjadi Pioneer seksi saya katakan.Karena  biasanya ada transaksi antara sistem pemerintahan yang melibatkan kades dalam pemelihan kepala desa apalagi sekarang masih  Penjabat
Nina mengaku, kekuatan tersebut ada di Penjabat Gubernur ,Penjabat Bupati  dan ketika  mereka menitipkan orang-orang mereka di daerah masing-masing atau di desa masing-masing maka pertarungan itu sangat kelihatan.”
Hatur Nina, kalau itu bisa diterjemahkan lagi setiap kandidat itu pasti dia akan punya pegangan beberapa kepala desa dan itu kita tahu tapi  kita sebagai legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan tanpa bantuan dari bapak-bapak sekalian apalah daya kita untuk menyikapi hal ini?.tanya Nina menuturkan
Diakhir kata, Nina kembali berharap  kehadiran  kita di hari ini,  dapat memberikan solusi cermat, tepat langkah prefentif untuk ke depan pemilu yang damai aman transparan dan  netral.” tutup Nina (MB-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.