Ambon.malukubarunews.com – Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2024 belum juga dilakukan tender,dan sudah ditentukan Kontraktor-Kontraktor pemenang namun pejabat esalon Dinas Pendidikan Maluku sudah menerima Participating Interest (PI) 10 persen.
“Baru saja Pemberitaan DAK Tahun 2024 belum di tender itu sudah ditentukan kontraktor-konyraktor pemenang
Malah pejabat esalon di dinas pendidikan sudah terima Pi 10.persen .Ini belum di tender.”jelas Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samsun Atapary saat paripurna LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2023 di karang Panjang Ambon
Dihadapan Paripurna terhornat,Atapary dengan lantang menyampaikan,di Tahun- Tahun sebelumnya itu juga,kita sudah beberapa kali sampaiakan dalam fungsi pengawasan kualitas dan mutuh pembangun fisik sangat buruk.
“Namun setelah kita selidiki ternyata proses tender itu diatur Kadis-kadis yang kerja dilapangan itu adalah semua di atur oleh oramg -orang Istri gubernur.”tegas Atapary
Pertanyaannya bagaimana kualitas kita bisa naik?Padahal kita sangat terburuk.Ini mestinya ada kehadiran pimpinan daerah untuk mengintropeksi untuk melihat tanggungjawab selama lima tahun.”Ini sangat buruk dalam pengeloaan tata pemerintahan .”tanya Samson
“Tadi sudah disampaikan bagaimana mengelolah birokrasi, banyak dilakukan secara diskriminatif ,ada kecemburuan abtara satu dengan yang lain .Tidak melihat sistim merek atau merek sistim dalam pejabat-,pejabat dan sebagainya.Jadi kepimpinan kita dalam kondisi mengelola pemerintahan Provinsi Maluku dan banyak persoalan yang terjadi.
Atapary meghimbau kita semua dan pimpinan anggota DPRD yang mungkin bagian dari Partai politik harus melihat apakah kepemimpinan daerah yang lima tahun ke depan ini masih kita membiarkan seperti begini ?tata kelolah seperti tahun ini ini semua berpulang kepada kita untuk melihat bahwa Maluku ke depan ini mau lebih baik .”himbau Atapary ( MB-AH)
