Ambon.malukubarunews.com— Anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos Jeremias, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Maluku dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2026 yang digelar akhir bulan lalu.
Dalam forum resmi tersebut, Anos menilai laporan yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi potensi utama daerah.
Ia menyoroti minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan laut, seperti TNI Angkatan Laut dan Polda Maluku, dalam menangani maraknya pencurian ikan di perairan Maluku.
“Kami tidak mendengar dalam laporan itu adanya koordinasi dengan TNI Angkatan Laut maupun Polda Maluku terkait kasus pencurian hasil laut yang saat ini sudah sangat marak,” ungkap Jeremias.
Menurutnya, aktivitas pencurian ikan oleh kapal-kapal asing semakin meningkat, bahkan terjadi hampir setiap malam di sejumlah wilayah perairan Maluku. Ia menyebut hasil pengawasan lapangan menunjukkan banyak kapal asing beroperasi hingga di atas 12 mil laut.
“Setiap malam kapal-kapal asing beroperasi dalam jumlah besar. Ini sangat merugikan daerah karena potensi perikanan kita tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Anos juga menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam mendorong penggunaan alat negara seperti kapal patroli TNI AL atau Kepolisian untuk memperkuat pengawasan laut. Ia mendorong adanya langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor.
“Kalau perlu kita berkoordinasi intensif dan menyiapkan dukungan anggaran untuk pengamanan laut, karena ini menyangkut masa depan ekonomi daerah,” cetus Anos
Selain sektor perikanan, ia turut menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di Maluku yang dinilai masih memprihatinkan. Ia menyebut banyak masyarakat harus berobat ke luar daerah akibat keterbatasan fasilitas dan layanan kesehatan.
Anos meminta perhatian serius terhadap fasilitas kesehatan seperti RSUD Dr. M. Haulussy serta sejumlah klinik dan rumah sakit lainnya yang berperan penting dalam melayani masyarakat.
“Kita minta perhatian serius terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Banyak masyarakat kita harus keluar daerah untuk mendapatkan layanan medis,” pintanya
Ia juga mengapresiasi peran rumah sakit swasta yang selama ini turut membantu pelayanan kesehatan di Ambon, namun menekankan perlunya dukungan lebih dari pemerintah agar pelayanan semakin optimal.
Lebih lanjut, ia menyoroti keberadaan balai dan cabang dinas kelautan di beberapa wilayah seperti Kepulauan Aru yang dinilai tidak berfungsi optimal. Ia bahkan mengusulkan agar anggaran dari lembaga yang tidak efektif dialihkan untuk memperkuat pengawasan laut.
“Kalau balai tidak berfungsi, sebaiknya ditutup dan anggarannya dialihkan untuk pengawasan laut yang lebih prioritas,”ujarnya
Di akhir penyampaiannya, Anos menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang harus dijaga dan dikelola secara maksimal, di tengah keterbatasan sumber pendapatan lainnya.
“Kita harus fokus pada sektor perikanan sebagai andalan daerah. Jika dikelola dengan baik dan diamankan, ini bisa menjadi sumber utama pendapatan Maluku,” tegasnya
Kritik yang disampaikan dalam paripurna ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan sumber daya laut dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.(MB-01)
About the Author
