Ambon.malukubarunews.com – Pertemuan DPR DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Maluku secara internal.berlangsung di ruang Rapat khusus lantai dua Kantor DPRD Karang Panjang Ambon Jumat,12 Juli 2024.
Turut hadir dalam Banmus dan banggar melibatkan semua partai yakni Golkar ,PKS, PSI dan PAN jumlahnya diperkirakan 15 orang dan yang paling banyak PKS .
Ketua Fraksi Golkar Anos Jermias kepada ke lima wartawan menyampaikan, kehadiran DPR RI DKI Jakarta, dirinya selaku anggota di Panmus dan Banggar ditunjuk untuk mewakili atau memimpin delegasi.Karena pemimpin DPRD saat ini sedang berada di luar (ada tugas luar) sehingga ketua fraksi Golkar di minta untuk memimpin tim dari banggar maupun Banmus DPRD Maluku.”jelasnya
Anos menerangkan, kedatangan Anggota DPR RI DKI Jakarta ke DPRD Maluku hanya meminta informasi sekaligus juga diskusi membahas anggaran di DPRD Provinsi Maluku untuk menggurus rakyat Maluku
Karena mereka juga tahu Maluku ini wilayah sangat luas .Meskipun.jumlah penduduk sedikit.Sehingga dalam pertemuan tadi kami sudah jelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah memang tidak mampu untuk membiayai seluruh program dan kegiatan.”terangnya
“Sampai saat inipun intervensi program dan kegiatan dari Jakarta melalui APBN masih sangat terbatas .Banyak itu masih di Infrastrukur seperti jalan,dan jembatan masih dirasakan kurang .pungkasnya
Saat ini Maluku juga lanjut Anos dalam situasi tidak baik-baik karena banyak infrastruktur penunjang ekonomi itu rusak banyak jalan longsor jembatan yang patah. Demikian juga beberapa kecamatan terisolir bukan karena belum ada akses.”ada akses cuman pada putus. Sehingga memang dibutuhkan anggaran yang cukup.”ungkapnya
Ke depan diiharapkan pemerintah yang akan terbentuk di masa mendatang mestinya jelih dan melihat ini.”harap Anos
Kami juga harapkan agar pertemuan hari ini bagian dari salah satu tukar menukar infirmasi .Karena DKI juga kompleks tapi karena kekuatan anggaran mereka begitu besar sehingga mereka sangguo dan mampu untuk membiayai setiap program dan kegiatan untuk kepentingan rakyat .di DKI .
“Ini berbeda dengan kita di Maluku.jadi memang kecuali agenda-agenda yang ditetapkan oleh DPRD DKI dan memang sering mereka datang ke Maluku menanyakan dan diskusi tentang proses-proses penyusunan APBD.”
Tadi sudah kami jelaskan proses sama saja hanya APBD kita kecil .sehingga kadang juga akan jalan mulus-mulus saja pada program dan kegiatan juga tidak terakomodasi di APBD. Itu karena kemampuan keuangan daerah , PAD juga masih kecil.terbesar cuman dari PKB ( pajak kendaraan bermotor ) itupun ada bagi hasilnya kabupaten Kota.”jelas Anus tutup (MB-01)
