Jakarta Malukubarunews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong penyederhanaan tahapan konsultasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) serta penguatan dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pembentukan regulasi di daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Forum tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi pemerintah daerah terkait efektivitas sistem legislasi dan tantangan pembentukan regulasi di tingkat daerah.
Dalam forum nasional tersebut, Vanath menyoroti proses konsultasi rancangan Perda yang dinilai masih membutuhkan penyederhanaan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya dibebani tahapan konsultasi yang berulang dan terpisah apabila substansi yang dibahas dapat diselesaikan melalui mekanisme fasilitasi yang terkoordinasi. Penyederhanaan prosedur dinilai penting untuk mempercepat proses pembentukan regulasi tanpa menghilangkan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah tidak perlu menjalani proses konsultasi yang berulang dan terpisah. Hasil fasilitasi sekaligus dapat menjadi ruang penyelesaian persoalan substansi sektoral, sehingga penyederhanaan prosedur tidak mengurangi kualitas pengawasan dan pembinaan,” sorot Wakil Gubernur Maluku
Vanath menegaskan, kebutuhan utama pemerintah daerah bukan semata-mata penambahan mekanisme pengawasan, melainkan dukungan konkret berupa penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan teknis, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun regulasi. Dengan dukungan tersebut, proses pembentukan Perda diharapkan lebih efektif, memiliki landasan substansi yang kuat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat diharapkan mengambil peran strategis sebagai mitra pembinaan, bukan sekadar menjalankan fungsi evaluasi administratif terhadap produk hukum daerah.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan bagi Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan 11 kabupaten/kota. Kondisi wilayah yang tersebar, keterbatasan akses transportasi, serta ketimpangan kapasitas sumber daya di sejumlah daerah menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pembentukan regulasi.
Karena itu, menurut Vanath, kebijakan legislasi nasional perlu memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah.
“Dukungan pemerintah pusat perlu diarahkan pada penguatan kapasitas dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pembentukan Perda dapat berlangsung lebih efektif, sekaligus menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” jelasnya
Selain penyederhanaan konsultasi, Vanath juga menyoroti pentingnya penguatan kualitas dan implementasi Perda melalui rekomendasi DPD RI. Ia berpandangan bahwa rekomendasi BULD DPD RI sebaiknya ditempatkan sebagai instrumen peringatan dini atau early warning sekaligus sumber pengayaan informasi bagi pemerintah daerah dan DPRD. Dengan pendekatan tersebut, rekomendasi dapat membantu mengidentifikasi persoalan regulasi sejak awal tanpa mengambil alih kewenangan daerah dalam menentukan prioritas pembentukan Perda.
Ia juga mengingatkan agar mekanisme tindak lanjut rekomendasi tidak berkembang menjadi persyaratan formal tambahan atau tahapan baru yang justru memperlambat penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Menurutnya, sistem legislasi harus dibangun dengan prinsip efisiensi, kepastian prosedur, dan koordinasi yang jelas. Jangan sampai upaya meningkatkan kualitas regulasi justru menghasilkan birokrasi baru yang memperpanjang waktu pembentukan peraturan.
Secara khusus, Vanath menekankan bahwa pembentukan Perda di Maluku harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat kepulauan, kearifan lokal, kelembagaan adat, serta potensi dan persoalan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Regulasi yang dibentuk tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan aspek normatif dan administratif, tetapi harus memiliki relevansi langsung dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini penting agar kebijakan daerah tidak sekadar menjadi produk hukum di atas kertas.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah Perda tidak hanya ditentukan oleh kualitas rumusan pasal dan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Kesiapan kelembagaan, dukungan pembiayaan, ketersediaan sumber daya manusia, serta kemampuan implementasi menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas regulasi. Tanpa dukungan tersebut, Perda berisiko tidak berjalan optimal dan gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, proses legislasi perlu mengintegrasikan perencanaan regulasi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan.
Melalui Dialog Nasional BULD DPD RI, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga perwakilan daerah dalam membangun sistem legislasi yang lebih sederhana, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan Abdullah Vanath menegaskan pentingnya kebijakan pembentukan Perda yang tidak disamaratakan, melainkan memberikan ruang bagi karakteristik dan tantangan setiap wilayah.
Bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan, regulasi yang berkualitas harus mampu menjawab persoalan geografis, memperkuat kelembagaan adat, mendorong pembangunan wilayah pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(MB-01)

