Ambon Maluku , malukubarunews.com – Pemerintah Provinsi Maluku mempertegas komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus membenahi sejumlah sektor pemerintahan daerah yang dinilai memiliki risiko penyimpangan.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur strategis pemerintah pusat dan daerah. Hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung beserta jajaran, fungsionalis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri, Boyke Martz Siagian, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa agenda pencegahan korupsi membutuhkan tanggung jawab lintas lembaga, bukan hanya pemerintah eksekutif.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian utama, terutama mekanisme pemberian dana hibah, pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gubernur Hendrik mengungkapkan bahwa pembahasan telah menghasilkan kesepahaman bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai landasan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan. Kesepakatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi diwujudkan melalui perubahan nyata dalam sistem kerja pemerintahan.
“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ungkap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa
Hendrik menegaskan, seluruh pihak yang terlibat harus segera menjalankan kesepakatan tersebut secara konkret sesuai tugas dan kewenangannya. Menurutnya, pembenahan tata kelola pemerintahan tidak harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus. Setiap perangkat daerah dan unsur pemerintahan memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan prosedur, pengambilan keputusan, serta penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Sikap ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pencegahan korupsi harus melekat dalam aktivitas birokrasi sehari-hari.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengungkapkan bahwa berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), masih terdapat sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan di Maluku yang membutuhkan pembenahan serius. Bahkan, indeks integritas Provinsi Maluku masih berada dalam kategori rentan terhadap korupsi, dengan capaian di bawah angka 72,9 persen. Kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa penguatan sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan harus dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan.
“Indeks integritas Provinsi Maluku masih berada pada kategori rentan terhadap korupsi, sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan, terutama pada sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi,” jelas Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung
KPK secara khusus menetapkan tiga area utama sebagai prioritas pembenahan, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa. Pada sektor perencanaan pembangunan, perhatian diarahkan pada mekanisme pengusulan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, baik dari aspek prosedur maupun substansi. Pengelolaan aspirasi dan usulan pembangunan harus mengikuti mekanisme yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Pada sektor belanja hibah, KPK mendorong penguatan sistem verifikasi, penyaluran, dan pengawasan agar anggaran benar-benar diberikan kepada penerima yang memenuhi persyaratan serta menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, dalam pengadaan barang dan jasa, pembenahan diarahkan pada peningkatan evaluasi, pengawasan, dan perbaikan sistem di seluruh perangkat daerah dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penguatan fungsi pengawasan internal menjadi penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
KPK juga menekankan pentingnya keterlibatan DPRD Provinsi Maluku dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sinergi antara eksekutif, legislatif, aparat pengawasan, dan lembaga antikorupsi dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan serta penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai peraturan. Seluruh komitmen dan langkah perbaikan yang telah disepakati dalam rapat koordinasi tersebut wajib ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada KPK paling lambat akhir Desember 2026.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan mampu menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian mendasar dari reformasi birokrasi, bukan sekadar agenda seremonial atau pemenuhan indikator penilaian. Apresiasi Gubernur kepada KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri atas pendampingan yang diberikan menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarlembaga.
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rekomendasi diterjemahkan menjadi tindakan yang terukur, transparan, dan dapat dievaluasi. Keberhasilan pembenahan ini pada akhirnya harus tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas belanja daerah, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(MB-01)

