Jakarta Maluku , malukubarunews.com – Tantangan geografis sebagai provinsi kepulauan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Persoalan pemerataan akses informasi hingga wilayah pulau-pulau menjadi salah satu isu yang disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dalam tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Pemerintah Provinsi Maluku diwakili Abdullah Vanath, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus F. L. Renwarin. Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi nasional terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik di seluruh Indonesia.
Uji publik kali ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Tim panelis terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu. Forum tersebut menjadi ruang pendalaman terhadap komitmen, strategi, kebijakan, serta implementasi keterbukaan informasi yang dijalankan masing-masing badan publik.
Dalam pemaparannya, Abdullah Vanath menegaskan bahwa karakteristik geografis Maluku membutuhkan pendekatan khusus dalam penyebaran dan pelayanan informasi publik. Sebagai daerah kepulauan dengan penduduk yang tersebar di berbagai pulau, pemerataan akses informasi masih menjadi tantangan yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah,” tegas Vanath.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan mendasar dalam implementasi keterbukaan informasi di Maluku. Transparansi pemerintahan tidak cukup hanya diwujudkan melalui publikasi informasi pada tingkat provinsi atau pemanfaatan platform digital. Pemerintah juga dituntut memastikan informasi dapat diakses masyarakat secara merata, termasuk warga yang berada di pulau-pulau dengan keterbatasan infrastruktur komunikasi.
Vanath selanjutnya menjelaskan bahwa komitmen keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari arah pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2025–2029. Kebijakan tersebut tertuang dalam Sapta Cita, khususnya misi pertama yang menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, serta akuntabel.
“Komitmen Pemerintah Maluku terhadap keterbukaan informasi merupakan bagian dari arah pembangunan daerah Tahun 2025–2029 secara khusus yang tertuang dalam Sapta Cita misi pertama yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan dan akuntabel,” jelas Vanath.
Keikutsertaan Pemprov Maluku dalam tahapan Monev 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban badan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, memperluas pengawasan publik, dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.
Dalam konteks tersebut, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi salah satu aspek penting yang perlu terus diperhatikan. Pengelolaan informasi yang profesional, penyediaan data yang akurat, pelayanan permohonan informasi yang responsif, serta optimalisasi teknologi informasi dibutuhkan untuk mendukung akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin terbuka, berkualitas, dan mudah dijangkau. Tantangan geografis sebagai daerah kepulauan menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan strategi komunikasi publik sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi tidak terhambat oleh perbedaan lokasi dan keterbatasan akses.(*)
Sumber: Kominfo Provinsi Maluku
About the Author
