Ambon Maluku , malukubarunews.com – Komitmen Polri dalam memperkuat penegakan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi terus diwujudkan melalui penanganan perkara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan penguatan penegakan hukum dalam 100 Hari Program Kerja Kapolri, Polda Maluku kembali mencatat perkembangan penting dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa/Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
Perkembangan tersebut ditandai dengan dinyatakannya berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) lengkap atau P-21 pada 9 November 2026, setelah penyidik kembali mengirimkan berkas perkara pada 26 Oktober 2026 untuk memenuhi petunjuk dan kelengkapan yang diperlukan dalam proses penelitian oleh pihak kejaksaan.
Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar *Rp935.978.124,40* atau sekitar Rp935,9 juta. Penanganan perkara ini dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Unit II Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku, dengan empat orang tersangka masing-masing berinisial AM, IL, SWU, dan FR.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K. mengatakan bahwa perkembangan penanganan perkara hingga dinyatakan lengkap oleh JPU merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku dalam mendukung kebijakan penguatan penegakan hukum Polri, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara, termasuk ADD dan DD, dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah ini, penyidik telah melaksanakan proses penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada 9 November 2026,” ujar Rositah.
Menurutnya, penanganan perkara tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, tetapi juga merupakan upaya melindungi keuangan negara agar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa benar-benar digunakan sebagaimana peruntukannya.
“Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan instrumen penting pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara harus ditangani secara serius, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho, S.H., S.I.K., M.I.K., menjelaskan bahwa penyidik telah melaksanakan rangkaian proses penyidikan, termasuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum hingga akhirnya dinyatakan lengkap atau P-21.
“Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan proses penyidikan secara bertahap dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara. Setelah dilakukan pengiriman kembali berkas perkara pada 26 Oktober 2026, pada 9 November 2026 JPU menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P-21,” jelas AKBP Handy.
Ia menambahkan, perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah Tahun Anggaran 2018 dan 2019, dengan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan sebesar Rp935.978.124,40.
“Dengan telah dinyatakannya berkas perkara P-21, tahapan selanjutnya adalah penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau Tahap II. Namun, pelaksanaannya saat ini masih menunggu hasil koordinasi antara penyidik/penyidik pembantu dengan Jaksa Penuntut Umum P-16 pada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menentukan kesiapan dan waktu pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut,” ungkap AKBP Handy.
Ia menegaskan bahwa penyidik akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan agar proses penyerahan tersangka dan barang bukti dapat dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Rositah menegaskan bahwa Polda Maluku akan terus memperkuat penanganan tindak pidana korupsi, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan, dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip persamaan di hadapan hukum.
“Polda Maluku berkomitmen mendukung penguatan penegakan hukum sebagaimana menjadi salah satu fokus program kerja Kapolri. Kami ingin memastikan bahwa penanganan perkara korupsi dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, tanpa tebang pilih. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran negara dan tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan,” tambahnya.
Polda Maluku menegaskan bahwa setiap proses penegakan hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status tersangka dalam perkara ini merupakan bagian dari proses hukum yang masih harus dipertanggungjawabkan dan dibuktikan lebih lanjut melalui mekanisme peradilan.
Dengan dinyatakannya berkas perkara dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai P-21, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sekaligus menjaga agar pengelolaan keuangan negara dan dana pembangunan desa berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*)
About the Author
