Ambon Maluku , malukubarunews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengimbau Kodam XV/Pattimura, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan serta pemanfaatan Sungai Wai Tomi di Kota Ambon.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan terkait penataan kawasan sungai sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga, bukan melalui perdebatan di media sosial.
Imbauan tersebut disampaikan Bodewin saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Pemanfaatan Sungai Wai Tomi Kota Ambon, yang berlangsung di Serambi Kehormatan Makodam XV/Pattimura, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kodam XV/Pattimura itu menjadi ruang diskusi untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas pengembangan kawasan sungai.
Menurut Bodewin, persoalan pengelolaan dan pemanfaatan sungai membutuhkan pendekatan yang bijak, terukur, serta melibatkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan.
Sinkronisasi kebijakan antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi teknis pemerintah pusat dinilai penting agar setiap langkah yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Koordinasi dan sinkronisasi harus terus dilakukan secara bijak. Tidak perlu berdebat di media sosial, karena yang terpenting adalah bagaimana semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi, dan memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat,” demikian pesan Bodewin dalam sesi diskusi tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif di tengah berkembangnya perhatian publik terhadap penataan kawasan Sungai Wai Tomi. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus didasarkan pada penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun memperluas polemik.
FGD tersebut turut dihadiri sejumlah unsur pimpinan dan pemangku kepentingan, antara lain Kasdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, Dankodaeral IX/Ambon, Danlanud Pattimura, Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease, serta Dandim 1504/Ambon. Hadir pula Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, para asisten dan kepala dinas terkait, Aspidmil, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembahasan pengembangan dan pemanfaatan Sungai Wai Tomi tidak hanya berkaitan dengan aspek pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan pertimbangan teknis, koordinasi kelembagaan, dan komunikasi publik.
Keterlibatan instansi yang memiliki kewenangan di bidang infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air menjadi bagian penting dalam pembahasan tersebut.
Dalam konteks pembangunan Kota Ambon, penataan kawasan sungai perlu memperhatikan aspek teknis, lingkungan, tata ruang, serta kepentingan masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam XV/Pattimura, Pemerintah Kota Ambon, dan Kementerian PU melalui instansi teknis terkait diharapkan mampu menghasilkan langkah yang terkoordinasi dan memiliki dasar perencanaan yang jelas.
Pesan Wali Kota Ambon dalam forum tersebut sekaligus menegaskan pentingnya mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian perbedaan pandangan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyampaikan perkembangan serta hasil pembahasan secara terbuka, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai arah pengembangan dan pemanfaatan Sungai Wai Tomi.
Melalui FGD tersebut , koordinasi lintas sektor diharapkan terus berlanjut, tidak berhenti pada forum diskusi semata. Langkah konkret, kesamaan pemahaman, dan pembagian peran sesuai kewenangan masing-masing menjadi hal penting agar pembahasan pengembangan Sungai Wai Tomi dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Ambon dan kepentingan masyarakat luas.(MB-01)
About the Author
