SBT.malukubarunews.com — Krisis air bersih kembali menjadi persoalan serius di wilayah Pulau Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. Sumur-sumur warga dilaporkan mengering akibat kemarau berkepanjangan. Kalaupun air masih ditemukan, sebagian sumber air terasa asin sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut membuat air tawar menjadi kebutuhan yang semakin sulit diperoleh. Warga yang membutuhkan pasokan air bersih harus mengandalkan sumber terbatas, sementara upaya mendapatkan air melalui pengeboran membutuhkan kedalaman lebih dari 200 meter agar tidak bercampur dengan air asin. Persoalan bertambah karena peralatan pengeboran tidak tersedia di Pulau Geser dan harus didatangkan dari wilayah Bula.
Di tengah kondisi itu, Danramil Geser Kapten Inf. Ikhsan Pattimura bersama Babinsa Koptu Rulli dan jajaran prajurit Koramil 1502-04/Geser memilih bergerak langsung membantu masyarakat. Air bersih dihimpun dari sumber yang masih tersedia untuk kemudian dibawa menggunakan perahu longboat menuju wilayah yang membutuhkan.
Aksi tersebut bukan kegiatan seremonial. Persediaan air di lokasi pengambilan pun terbatas. Pompa hanya dapat dioperasikan sekitar dua jam sekali untuk menjaga cadangan air agar tidak cepat habis. Pengisian dilakukan sejak sekitar pukul 05.00 hingga 12.00 WIT sebelum air diangkut menggunakan jeriken dan galon untuk dibawa menyeberangi laut.
Upaya distribusi air bersih itu telah dilakukan sedikitnya dua kali. Dalam setiap perjalanan, dua unit perahu digunakan untuk mengangkut persediaan air menuju warga. Biaya bahan bakar disebut ditanggung secara swadaya oleh Danramil bersama para prajurit, tanpa membebankan biaya kepada masyarakat penerima.
“Karena masyarakat kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang, kami langsung berupaya menyalurkan air bersih agar kebutuhan warga bisa sedikit terbantu,”ungkap Danramil Geser Kapten Inf. Ikhsan Pattimura.
Pernyataan tersebut sejalan dengan laporan mengenai penyaluran air bersih oleh Koramil Geser kepada warga terdampak kekeringan di wilayah tersebut.
Krisis air ini bukan persoalan yang muncul sesaat. Laporan pada Agustus 2026 mencatat warga Desa Keffing bahkan harus menempuh perjalanan sekitar tujuh kilometer menggunakan longboat menuju Pulau Seram untuk mendapatkan air bersih. Kondisi itu terjadi setelah sumber air berupa sumur warga mengalami kekeringan.
Situasi tersebut kemudian mendorong sejumlah instansi melakukan intervensi kemanusiaan. Pada 30 September 2026, Lapas Kelas III Geser bersama Koramil 1502-04/Geser menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Keffing menggunakan transportasi laut. Sumber air dihimpun dari sejumlah sumur yang masih tersedia di wilayah Geser.
Bantuan kembali disalurkan pada 1 Oktober 2026. Laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebut jajaran Lapas Geser kembali membawa puluhan jeriken dan galon air bersih kepada masyarakat Desa Keffing yang terdampak kekeringan. Rangkaian bantuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih di wilayah kepulauan itu masih mendesak dan belum sepenuhnya teratasi.
Di sisi lain, persoalan ini menunjukkan pentingnya solusi permanen, bukan sekadar distribusi air darurat. Dokumen tata ruang Provinsi Maluku juga telah memasukkan Pulau Geser sebagai wilayah yang membutuhkan pengembangan sarana air bersih, termasuk sumur bor, sumur dangkal maupun sumur dalam yang dilengkapi fasilitas pompa dan jaringan distribusi.
Bagi masyarakat di pulau kecil, krisis air bukan hanya menyangkut kebutuhan minum. Air menentukan keberlangsungan aktivitas rumah tangga, kesehatan, sanitasi, hingga kemampuan warga bertahan selama musim kemarau. Karena itu, distribusi air yang dilakukan Danramil dan prajurit Koramil Geser menjadi bantuan penting dalam kondisi darurat, tetapi kebutuhan jangka panjang tetap membutuhkan pembangunan infrastruktur sumber air yang memadai.
Di tengah laut yang memisahkan permukiman dan terbatasnya sumber air tawar, jeriken dan galon yang diangkut dengan longboat menjadi simbol sederhana dari persoalan yang jauh lebih besar. Krisis air bersih di Pulau Geser dan wilayah sekitarnya membutuhkan perhatian lintas sektor agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan darurat setiap kali kemarau datang.(MB-01)

