Ambon.MalukuBaruNews.com – Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat keselamatan serta kualitas pelayanan transportasi di Maluku. Desakan itu mencakup transportasi udara, laut, hingga angkutan jalan yang menjadi tumpuan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.Pernyataan tersebut disampaikan Sangkala kepada media usai menghadiri upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-55 di Ambon, Kamis, 17 September 2026.
Peringatan tersebut dipusatkan di lingkungan Distrik Navigasi Ambon dan mengangkat isu keselamatan, konektivitas, serta pelayanan transportasi.
Menurut Sangkala, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat keberadaan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan andal menjadi kebutuhan mendasar. Karena itu, peningkatan standar pelayanan tidak boleh berhenti pada momentum peringatan Harhubnas, tetapi harus diterjemahkan dalam kebijakan dan pengawasan yang konsisten.
“Untuk itu kami minta agar pelayanan, keamanan dan kenyamanan dalam moda transportasi harus ditingkatkan terus untuk Maluku,” pintanya
Sorotan juga diarahkan pada transportasi udara. Sangkala meminta Menteri Perhubungan memberi perhatian terhadap tingginya harga tiket pesawat di Maluku. Ia menilai keterjangkauan tarif menjadi persoalan penting karena pesawat merupakan salah satu moda transportasi yang digunakan masyarakat untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Maluku.
“Kita minta perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Perhubungan, agar ongkos atau harga tiket pesawat yang sangat tinggi di Maluku ini perlu mendapat perhatian dan bisa diintervensi sehingga harga tiket pesawat bisa dijangkau oleh masyarakat,”pintanya lagi
Selain persoalan tarif, Sangkala meminta kapasitas angkutan udara turut diperhatikan melalui penambahan armada. Menurut dia, ketersediaan armada yang memadai berkaitan langsung dengan kemampuan transportasi udara melayani kebutuhan mobilitas masyarakat di daerah kepulauan.
Perhatian serupa, lanjut Sangkala, harus diberikan pada transportasi laut. Ia menekankan perlunya langkah antisipatif terhadap kondisi cuaca dan laut sebelum kapal melakukan pelayaran. Dalam pandangannya, aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum izin atau keputusan operasional pelayaran dilakukan.
“Untuk transportasi laut di Maluku juga harus menjadi perhatian, terutama antisipasi sekarang ini agar transportasi diperhatikan pemerintah. Pemerintah harus berani memastikan agar tidak ada pelayaran kalau memang kondisi laut tidak baik,” tegas Sangkala.
Di sektor transportasi darat, Sangkala menyoroti kemacetan yang masih menjadi persoalan di Kota Ambon. Ia menyebut Pemerintah Kota Ambon perlu memperkuat pengaturan jalur trayek serta melakukan penertiban terhadap kendaraan yang dinilai tidak layak beroperasi. Sebelumnya, Pemkot Ambon juga menyatakan persoalan kemacetan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kepolisian, operator angkutan umum, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Saya pikir Pemkot bertanggung jawab untuk kembali menyelesaikan kemacetan itu, pengaturan jalur trayek, kemudian juga bagaimana memastikan agar kendaraan-kendaraan yang tidak layak beroperasi bisa ditertibkan,” ujar Sangkala.
Rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa agenda keselamatan transportasi di Maluku tidak hanya menyangkut satu moda. Transportasi udara menghadapi isu keterjangkauan tarif dan ketersediaan armada, transportasi laut berhadapan dengan tuntutan pengawasan keselamatan berdasarkan kondisi pelayaran, sementara transportasi darat di Ambon membutuhkan penataan trayek dan pengawasan kelayakan kendaraan. Momentum Harhubnas ke-55 menjadi ruang bagi DPRD Maluku untuk mendorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian kebijakan yang lebih konkret.(MB-01)
About the Author
