SBB.malukubarunews.com – Aksi pemblokiran jalan kembali dilakukan oleh warga RT 04 Jakarta Baru, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pada Selasa (28/7/2026). Aksi tersebut mengakibatkan arus lalu lintas pada jalur penghubung Kecamatan Huamual menuju Kota Piru, maupun sebaliknya, lumpuh total.
Pantauan di lapangan menunjukkan puluhan kendaraan roda empat dan ratusan kendaraan roda dua terjebak kemacetan panjang dari dua arah yang berlawanan. Hingga berita ini ditulis, aparat dari Polsek Huamual dan Subsektor Laala masih melakukan upaya negosiasi dengan warga agar akses jalan dapat kembali dibuka.
Aksi pemalangan jalan ini merupakan kali kedua dalam dua hari terakhir. Sebelumnya, pada Senin (27/7/2026), warga juga melakukan pemblokiran jalan sejak pukul 07.00 WIT hingga sekitar pukul 14.00 WIT. Akses jalan baru dapat dibuka setelah melalui proses mediasi yang dilakukan aparat kepolisian.
Seorang warga RT 04 Jakarta Baru yang ditemui media ini mengaku aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Desa Lokki yang dinilai tidak hadir di tengah persoalan yang sedang dihadapi warganya.
Menurutnya, masyarakat Jakarta Baru merupakan bagian dari wilayah administrasi Desa Lokki. Namun, ketika terjadi persoalan yang berpotensi memicu konflik sosial, Penjabat Kepala Desa Lokki, Salmon Purimahua, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), disebut tidak pernah hadir secara langsung untuk mencari solusi.
“Kami adalah warga RT 04 Desa Lokki. Saat kami menghadapi persoalan seperti ini, pemerintah desa tidak pernah datang menemui masyarakat. Karena itu kami merasa diabaikan,” ujar warga tersebut.
Warga juga mengaitkan situasi saat ini dengan pengalaman beberapa tahun lalu ketika Ketua BPD Desa Lokki, Ricky Purimahua, masih menjabat sebagai Raja desa Lokki. Saat itu, kata mereka, masyarakat Jakarta Baru diwajibkan meminta izin kepada pemerintah desa sebelum membangun rumah.
Bahkan, menurut pengakuan warga, pernah terjadi penghentian pembangunan pondasi rumah oleh pemerintah desa dengan alasan seluruh tanah dalam wilayah administrasi Desa Lokki merupakan aset desa. Persoalan tersebut akhirnya mereda setelah mendapat penolakan dari masyarakat petuanan Desa Lokki.
Berdasarkan pengalaman tersebut, warga menilai berbagai konflik yang kembali muncul di wilayah Desa Lokki saat ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penyelesaian persoalan oleh pemerintah desa.
Mereka menilai, sepanjang masa kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Lokki, berbagai konflik sosial di wilayah tersebut terus terjadi dan bahkan beberapa di antaranya hampir menimbulkan korban jiwa. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menjadi mediator yang hadir di tengah masyarakat ketika terjadi konflik.
Selain mengkritik Pemerintah Desa Lokki, warga juga menyampaikan kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dinilai belum memberikan perhatian serius terhadap dinamika sosial di Desa Lokki.
Menurut mereka, kondisi yang terus berulang ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan penjabat kepala desa, DPMD dinilai perlu melakukan evaluasi secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat di lapangan.
Warga berpendapat bahwa setiap kebijakan pemerintah, khususnya dalam penunjukan penjabat kepala desa, sebaiknya mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat agar mampu menciptakan stabilitas pemerintahan dan menjaga keharmonisan sosial.
Mereka menilai bahwa apabila kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, maka dampak yang paling besar akan dirasakan oleh warga, sementara pemerintah hanya menjadi pengambil keputusan administratif.
“Yang menerima dampaknya adalah masyarakat. Karena itu kami berharap Bupati Seram Bagian Barat, Ir. Asri Arman, ST, dapat mendengar aspirasi masyarakat dan mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan yang terus berulang di Desa Lokki,” ungkap warga.
Lebih lanjut, warga menegaskan bahwa tujuan utama pemblokiran jalan bukan untuk memperpanjang konflik maupun merugikan masyarakat pengguna jalan. Mereka mengaku tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah segera hadir menyelesaikan persoalan yang bermula dari kesalahpahaman antara warga Jakarta Baru dan beberapa warga Desa Luhu di lokasi pertambangan.
Menurut warga, apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani secara bijaksana oleh Pemerintah Desa Lokki, Pemerintah Desa Luhu, maupun Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dikhawatirkan konflik sosial akan semakin meluas dan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Huamual.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penyelesaian konflik sosial tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata, melainkan membutuhkan kepemimpinan yang hadir, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan yang berpihak pada penyelesaian masalah secara adil dan bermartabat. Pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjadi penengah dalam setiap konflik, sementara pemerintah daerah berkewajiban memastikan seluruh kebijakan yang diambil mampu menjaga ketenteraman, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Luhu, Abdul Gani Kaliky, S.Pd., telah dihubungi melalui sambungan telepon, namun belum memberikan tanggapan karena panggilan tidak diangkat. Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Lokki, Salmon Purimahua, juga telah diupayakan untuk dikonfirmasi, namun nomor telepon yang bersangkutan berada di luar jangkauan sehingga belum diperoleh keterangan resmi.(MB-01)
About the Author
