Ambon.Malukubarunews.com — Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon memasuki tahap akhir. Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, Pemerintah Kota Ambon menggelar forum terbuka bertajuk “Bacarita Deng Calon Sekda” yang di pimpin oleh Walikota Ambon Bodewin Wattimena di Ruang Rapat Vlissingen, Lantai II Kantor Wali Kota Ambon, Senin, (15/6/2026).
Forum tersebut menghadirkan tiga kandidat Sekretaris Kota Ambon yakni Apries Gaspersz, Robby Sapulette, dan Steven Dominggus.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk mendengarkan secara langsung gagasan para calon Sekda dalam menjawab berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kota Ambon. Meski tahapan seleksi secara administratif telah selesai, forum tersebut menjadi langkah tambahan yang diinisiasi Wali Kota Ambon guna memastikan publik mengetahui kapasitas serta visi para kandidat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menjelaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari pembentukan panitia seleksi, asesmen kompetensi, hingga penetapan tiga besar calon Sekda. Saat ini, keputusan akhir berada di tangan Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
“Hari ini kita melaksanakan satu kegiatan yang mungkin menimbulkan banyak pertanyaan. Sebenarnya proses seleksi Sekretaris Daerah sudah berjalan sesuai mekanisme dan saat ini tinggal menunggu keputusan akhir. Namun melalui kegiatan ini, kita ingin terbuka kepada publik dan mendengar secara langsung pandangan para calon Sekda tentang persoalan-persoalan yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon,”jelasnya
Menurut Wattimena, Kota Ambon tengah berupaya mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan melalui empat misi pembangunan serta 17 program prioritas daerah. Namun berbagai tantangan seperti keterbatasan fiskal, pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD), kebijakan efisiensi anggaran, serta rendahnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi pekerjaan besar yang harus segera diatasi.
Menjawab tantangan tersebut, calon Sekretaris Kota Ambon Apries Gaspersz menilai inovasi birokrasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat. Ia menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu menciptakan terobosan yang tidak bergantung pada pembiayaan APBD.
“Dengan kondisi fiskal saat ini, inovasi adalah harga mati. Minimal satu OPD satu inovasi. Jangan bicara inovasi kalau masih menggunakan APBD. Melalui inovasi kita bisa menciptakan sumber-sumber pendapatan baru dan menjawab berbagai tantangan pembangunan,” ujar calon Sekretaris Kota Ambon, Apries Gaspersz.
Selain mendorong inovasi, Apries juga menekankan pentingnya ekstensifikasi sumber pendapatan daerah melalui verifikasi dan optimalisasi berbagai potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah menurunnya transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Robby Sapulette menilai keterbatasan fiskal telah berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, menurutnya, seluruh potensi pendapatan yang tersedia harus dimaksimalkan, termasuk pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.
“Yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada. Selain itu, dukungan CSR juga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang program-program pemerintah,” ungkap calon Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette.
Pandangan berbeda disampaikan Steven Dominggus yang menekankan pentingnya efisiensi dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, setiap program dan kebijakan harus dievaluasi secara berkala agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kalau anggaran terbatas maka efisiensi harus dilakukan. Yang sudah baik perlu ditingkatkan dan yang belum maksimal harus diperbaiki. Adaptasi menjadi pilihan terbaik dalam menghadapi kondisi saat ini,” ungkap calon Sekretaris Kota Ambon, Steven Dominggus.
Forum tersebut juga membahas kebijakan pemerintah pusat yang akan membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30 persen mulai tahun 2027. Menanggapi hal tersebut, ketiga kandidat sepakat bahwa tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus tetap dipertahankan meskipun daerah menghadapi tekanan fiskal yang berat.
“Mereka bukan orang baru. Mereka sudah lama mengabdi untuk Pemerintah Kota Ambon. Karena itu PPPK harus tetap dipertahankan dan kita bersama-sama mencari solusi agar target belanja pegawai tetap dapat dipenuhi,” ujar calon Sekretaris Kota Ambon, Apries Gaspersz.
Dalam sesi lainnya, Wakil Wali Kota Ambon mengangkat isu pengendalian inflasi yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Menjawab pertanyaan tersebut, Apries Gaspersz menegaskan bahwa stabilitas pasokan bahan pokok menjadi faktor utama dalam menjaga harga tetap terkendali. Ia mengusulkan berbagai langkah strategis seperti pasar murah, subsidi transportasi, hingga pembentukan kios pengendali harga.
“Kita harus memastikan stok barang tetap tersedia. Ketika terjadi kenaikan harga, pemerintah harus hadir melakukan intervensi melalui pasar murah, subsidi maupun langkah-langkah lain. Ke depan Kota Ambon juga perlu memiliki kios pengendali agar pemerintah dapat mengendalikan harga secara langsung,” tegas calon Sekretaris Kota Ambon, Apries Gaspersz.
Menutup forum tersebut, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa kegiatan “Bacarita Deng Calon Sekda” merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Ia berharap Sekretaris Daerah yang terpilih nantinya mampu mempercepat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
“Saya berharap siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Sekretaris Daerah Kota Ambon mampu membangun birokrasi yang bersih, cepat, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kita ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Birokrasi yang panjang dan lambat sudah harus ditinggalkan. Pelayanan kepada masyarakat harus cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,”harap Wattimena.(MB-*)
About the Author
