Ambon.Malukubarunews.com — Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan program Skala Protal Lawamena Satu Data Maluku dalam kegiatan bertajuk Maluku Membangun Energi Merajut Kolaborasi yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/5/2026). Dengan membuka kunci tandanya kegiatan dimulai.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem tata kelola data pembangunan daerah.
Peluncuran program tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menegaskan pentingnya kehadiran data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung arah pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan yang efektif harus berdiri di atas fondasi data yang valid agar kebijakan pemerintah tidak lagi berjalan berdasarkan asumsi.
“Pembangunan harus berdiri di atas data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang diambil akan sulit menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ungkap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Ia menjelaskan, program Satu Data Maluku menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Maluku dalam membangun sistem pemerintahan modern berbasis digital dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki kesamaan data agar tidak terjadi perbedaan informasi antarinstansi.
“Selama ini masih ditemukan data yang berbeda-beda antar lembaga, sehingga informasi sering bertabrakan dan berdampak pada lemahnya sinkronisasi kebijakan pembangunan. Karena itu, kita membangun budaya kerja baru berbasis data,” jelas Hendrik.
Dalam sambutannya, Gubernur juga menekankan bahwa integrasi data tidak hanya menyangkut administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup sektor strategis seperti pendidikan, perikanan, kelautan, hingga potensi ekonomi daerah. Menurutnya, data yang terstruktur akan membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat dan terukur.
Program Skala Protal Lawamena Satu Data Maluku juga diharapkan mampu memperkuat konektivitas antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dan pusat. Melalui sistem data terpadu, proses perencanaan pembangunan daerah dapat diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional.
“Komitmen membangun satu data membutuhkan konsistensi dan kerja berkelanjutan. Semua pihak harus terlibat agar kualitas data di Provinsi Maluku semakin baik dan mampu mendukung percepatan pembangunan,” tegas Hendrik.(MB-01)
About the Author
