Ambon , Malukubarunews.com — Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon nomor urut 3, Robert Sapulette, mengungkap tiga persoalan utama yang saat ini dihadapi Pemerintah Kota Ambon dalam pemaparan makalahnya pada Seleksi Terbuka Sekda 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lantai 5 Hotel Manise, Senin (27/4/2026), di hadapan Wali Kota Ambon, Tim Panitia Seleksi, pimpinan OPD, serta unsur masyarakat
Dalam presentasi berdurasi 14–15 menit itu, Robby mengangkat tema peran strategis Sekda dalam implementasi visi dan misi Kota Ambon periode 2025–2030.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan pengalamannya selama kurang lebih satu tahun sebagai Penjabat Sekda, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera ditangani.
“Terdapat tiga persoalan pokok yang kita hadapi saat ini, yakni rendahnya penerimaan daerah, ketergantungan belanja terhadap transfer pusat, dan belum optimalnya tata kelola pemerintahan,” ungkap calon Sekda, Sapulette.
Ia menjelaskan bahwa dari 17 program prioritas kepala daerah, dirinya memfokuskan pada program peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurut Robby, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks karena tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kapasitas aparatur birokrasi dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Keberhasilan pemerintah daerah tidak lagi diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi dari kemampuan aparatur dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan,” ujarnya
Ia juga menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi Kota Ambon, di mana kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) masih relatif rendah, yakni sekitar 21,25 persen dari total APBD. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Ini menunjukkan adanya tekanan struktural pada kapasitas fiskal daerah, sehingga kita perlu mencari alternatif pembiayaan lain,” cetus Sapulette.
Selain itu, Robby mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026 terjadi penurunan kapasitas fiskal hingga Rp162 miliar. Hal ini semakin mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan.
Sebagai solusi, ia mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menyediakan lahan dan perencanaan yang matang.
“Kerja sama dengan badan usaha harus didukung kesiapan lahan dan perencanaan yang baik agar investasi dapat berjalan optimal,” ujar Sapulette.
Di sisi lain, ia juga menyoroti struktur anggaran yang didominasi belanja pegawai. Saat ini, proporsi belanja pegawai mencapai 42,46 persen dan berpotensi melebihi 50 persen jika ditambah komponen lain, sehingga membatasi pembiayaan sektor produktif.
“Proporsi belanja pegawai yang tinggi membatasi ruang pembangunan. Ini perlu dikelola dengan kebijakan yang tepat tanpa mengabaikan kesejahteraan aparatur,” terang Sapulette.
Robby turut menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antar perangkat daerah guna menghindari fragmentasi kebijakan yang selama ini menjadi kendala dalam implementasi program.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Semua perangkat daerah harus bekerja dalam satu visi untuk memastikan program prioritas berjalan optimal,” tekannya
Melalui gagasan tersebut, Robby berharap dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Ambon ke depan. ( MB-01)
About the Author
