Ambon, Malukubarunews.com — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR-RI dalam masa reses Persidangan I Tahun 2025–2026 di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, pada Jumat (31/10/2025).
Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim dan Anggota Komisi IX DPR-RI beserta rombongan, para pejabat mitra kerja Komisi IX, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Momentum Penguatan Kerja Sama Pusat dan Daerah
Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi IX DPR-RI yang berkenan melaksanakan kunjungan ke Provinsi Maluku. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut memiliki arti penting dalam upaya memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menjadi kewenangan Komisi IX.
“Kami berharap kehadiran dan kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI untuk kesekian kalinya ke Provinsi Maluku merupakan wujud dan bukti kepedulian dan perhatian yang sangat besar sebagai representasi rakyat Indonesia terhadap percepatan pembangunan yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Maluku,” kata Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Maluku: Provinsi Kepulauan dengan Tantangan Pembangunan Unik
Dalam pemaparannya, Lewerissa menjelaskan bahwa Maluku memiliki wilayah seluas 712.498 km², terdiri dari 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan, dengan jumlah 1.340 pulau serta populasi sekitar 1,8 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota.
Kondisi geografis tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Ia menegaskan perlunya kebijakan yang berpihak pada daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan infrastruktur, transportasi, serta akses layanan kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Kami berharap informasi dan data terkait substansi tugas-tugas Bapak/Ibu dari Komisi IX dapat digunakan secara maksimal, sehingga hasil dari kunjungan kerja ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku,” ujar Lewerissa.
Komisi IX Dorong Evaluasi Program Sosial dan Ketenagakerjaan
Sementara itu, perwakilan Komisi IX DPR-RI menegaskan bahwa kunjungan ke Maluku merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Komisi IX juga melakukan peninjauan terhadap program kesehatan, ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja di wilayah provinsi kepulauan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan nasional di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan benar-benar berjalan efektif hingga ke wilayah kepulauan seperti Maluku. Kami juga akan membawa temuan lapangan ini sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat pusat,” kata Anggota Komisi IX DPR-RI dalam pertemuan itu.
Pemerintah Daerah Siap Dukung Implementasi Kebijakan Nasional
Gubernur Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah, termasuk dalam penyaluran program kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan yang bersifat lintas sektor.
Ia menilai, sinergi antara Komisi IX DPR-RI dan pemerintah daerah merupakan langkah nyata mempercepat pencapaian pembangunan inklusif di wilayah kepulauan.
“Kami berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, terutama dalam penguatan layanan publik di pulau-pulau terluar dan daerah yang sulit dijangkau,” tutur Lewerissa.
Harapan untuk Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Maluku
Kunjungan Komisi IX DPR-RI ini diharapkan tidak hanya menghasilkan laporan administratif, tetapi juga tindak lanjut nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Sinergi antar lembaga, data yang valid, dan koordinasi lintas kementerian dinilai menjadi kunci sukses pelaksanaan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.
Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian nasional, Pemerintah Provinsi Maluku berharap agar hasil kunjungan ini dapat memperkuat langkah percepatan pembangunan menuju Maluku yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.(MB-01)
About the Author
