Ambon, Malukubarunews.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri peringatan Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Universitas Pattimura di Auditorium Fakultas Hukum Unpatti, Rabu (1/10/2025). Dalam sambutannya, Lewerissa menegaskan pentingnya kontribusi akademisi dalam mendukung arah pembangunan maritim yang inklusif dan berbasis keadilan bagi wilayah kepulauan.
“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di tengah-tengah keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dalam rangka memperingati Dies Natalis yang ke-69. Momentum ini bukan sekadar perayaan usia, melainkan sebuah refleksi atas perjalanan panjang institusi ini,” ujar Gubernur Hendrik Lewerissa.
Dalam orasi ilmiahnya, Lewerissa menegaskan bahwa laut adalah pemersatu, bukan pemisah. Ia mengangkat kembali semangat Deklarasi Djuanda 1957, yang menjadi landasan hukum kawasan perairan Indonesia dan diperkuat dalam UNCLOS 1982.
“Melalui Deklarasi Djuanda 1957, para pendahulu kita dengan gagah berani menyatakan kepada dunia bahwa laut di antara pulau-pulau nusantara bukanlah pemisah, melainkan pemersatu,” ungkapnya.
Gubernur juga memaparkan potensi perikanan luar biasa yang dimiliki Maluku, terutama dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 714, 715, dan 718) yang menyumbang lebih dari sepertiga potensi ikan nasional. Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan seperti praktik ilegal fishing, keterbatasan konektivitas, perubahan iklim, dan minimnya tenaga kerja terampil.
Pemerintah Provinsi, katanya, telah menyiapkan arah kebijakan pembangunan maritim yang tidak hanya menegaskan kedaulatan negara, tetapi juga mendorong kesejahteraan rakyat melalui pendekatan ekonomi biru yang inklusif.
“Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dipandang sebagai mandat strategis pembangunan ekonomi biru Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lewerissa menekankan perlunya kemitraan antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Pattimura untuk memperkuat kapasitas kebijakan dan memberdayakan masyarakat maritim.
“Dengan sinergi pemerintah yang visioner, akademisi yang mencerahkan dan masyarakat yang berdaya, Maluku akan menjadi pusat gravitasi baru yang menentukan arah Indonesia menuju pusat peradaban maritim dunia,” pungkasnya.
Terkait pengawasan wilayah laut yang begitu luas, Gubernur menjelaskan bahwa tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dikembangkan model kerja sama multipihak dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, aparat penegak hukum, serta masyarakat lokal.
“Pemerintah Provinsi menyadari bahwa pengawasan laut yang begitu luas tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, dibangun sebuah model kerja sama multi-pihak yang solid,” ucapnya.
Tak hanya itu, Lewerissa juga menegaskan pentingnya Undang-Undang Kepulauan sebagai dasar keadilan fiskal, desentralisasi maritim, dan percepatan konektivitas. Pemprov Maluku, kata dia, akan mendorong penuh pengesahan undang-undang tersebut dalam periode 2025–2029.
“Periode 2025–2029, Pemerintah Daerah bertekad mendorong pengesahan Undang-Undang Kepulauan sebagai prasyarat untuk perlakuan khusus wilayah kepulauan,” tegas Gubernur.
Dalam acara yang sama, Rektor Universitas Pattimura mengungkapkan bahwa Gubernur telah menyetujui enam proyek strategis kampus yang akan diperjuangkan ke pemerintah pusat, yakni: pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Sport Center, embung kampus, jalan lingkar kampus, sistem penyediaan air bersih, dan Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa).
“Jika niat kita baik, pasti jalannya terbuka dan pemerintah pusat akan melirik kita,” ujar Rektor Universitas Pattimura.
Rektor juga menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa, Maluku akan bergerak lebih maju dan berdaya saing tinggi di kawasan timur Indonesia.
Acara turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum, para guru besar, dosen, dan seluruh civitas akademika Universitas Pattimura, yang menyambut kehadiran Gubernur dengan antusias dan penuh penghormatan.(MB-01)
