Ambon.malukubarunews.com — Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, S.H., M.H., menegaskan pentingnya membangun sinergi antara seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di Provinsi Maluku.
Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Coffee Morning Forkopimda Provinsi Maluku, yang digelar di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Maluku, pada Senin (15/9/2025). Forum ini mempertemukan para pemimpin kunci di daerah guna memperkuat kolaborasi dan koordinasi lintas sektor.
“Sinergi Forkopimda sangat menentukan keberhasilan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum, yang pada akhirnya mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik,” kata Kajati Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo.
Dalam forum tersebut, Kajati memaparkan sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius bersama, antara lain maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Botak, lambannya koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam penanganan perkara, serta penumpukan kasus di pengadilan yang dapat menghambat proses keadilan.
“Kami mendorong adanya Satgas terpadu yang melibatkan TNI–Polri, Kejaksaan, dan instansi teknis untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal,” tegas Agoes SP.
Selain penindakan, Kejati Maluku melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, khususnya dalam menjalankan proyek-proyek strategis agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Tak hanya penegakan hukum dan pendampingan, Kejati Maluku juga menekankan peran intelijen yustisial sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi dan pelanggaran hukum.
“Kami akan terus mengedepankan fungsi intelijen yustisial, penyidikan tindak pidana korupsi, serta pemberian pertimbangan hukum, agar kebijakan-kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum,” jelas Kajati.
Salah satu poin penting dalam sambutan Kajati adalah soal kepercayaan antar-lembaga dan kepada masyarakat, yang menjadi fondasi utama kerja-kerja sinergis di wilayah hukum yang kompleks seperti Maluku.
“Ketika kepercayaan tumbuh, kecepatan meningkat dan biaya menurun. Ketika kepercayaan rendah, kecepatan menurun dan biaya meningkat,” kutip Kajati dari pemikiran penulis Stephen M. R. Covey, sebagai refleksi pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap kebijakan.
Forum ini dihadiri oleh sejumlah tokoh strategis, di antaranya Wakil Gubernur Maluku Hi. Abdullah Vanath, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Gatot Sri Handoyo, Kapolda Maluku Prof. Dr. Dadang Hartanto, serta pimpinan TNI AL, BIN, Lanud, DPRD, Pengadilan Tinggi, dan Sekda Provinsi Maluku.
Sebagai penutup, Kajati Maluku menyerukan semangat kebersamaan yang diikat oleh nilai-nilai lokal masyarakat Maluku.
“Kita bersatu membangun Maluku ke depan, demi keadilan dan kesejahteraan di setiap kepulauan. Mari kita jaga semangat hidup orang basudara dalam setiap langkah kebijakan,” ajak Agoes SP menutup sambutannya.(MB-01)
