Ambon, Malukubarunews.com – Pemerintah Kota Ambon menyampaikan apresiasi terhadap dukungan penuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon dalam pembahasan dan penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, usai rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama.
Dalam pernyataannya, Wali Kota menekankan bahwa perubahan APBD ini tidak hanya mengakomodasi dinamika pendapatan transfer dari pusat, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat implementasi visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Kita bersyukur bahwa kita bisa memenuhi waktu yang ditentukan. Perubahan APBD ini penting, tidak hanya karena pendapatan transfer, tetapi juga untuk mengakomodasi visi-misi serta program prioritas kepala daerah dalam RPJMD 2025–2029,” ungkap Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena dalam wawancara Wartawan bertempat di Kantor DPRD Kota Ambon Jumat ,1 Juli 2025
Ia juga menyambut baik berbagai catatan, koreksi, serta saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi dalam DPRD Kota Ambon, yang dinilainya sebagai bentuk kontrol demokratis sekaligus komitmen bersama dalam membangun kota secara berkelanjutan.
“Berbagai catatan korektif dan usul dari sembilan fraksi DPRD Kota Ambon akan menjadi masukan penting bagi kami dalam mengoptimalkan pelaksanaan perubahan APBD,” ujarnya.
Salah satu isu penting yang mendapat perhatian dalam rapat tersebut adalah rencana pemindahan Kantor Wali Kota Ambon ke kawasan Terminal Transit. Wali Kota menyebut bahwa wacana ini mendapat dukungan politik signifikan dari seluruh fraksi DPRD dan kini sedang dalam tahap pengkajian lebih mendalam.
“Soal opini pembangunan Kantor Wali Kota di Terminal Transit, saya rasa ini dukungan politik yang luar biasa. Ini menjadi pertimbangan penting bagi kami untuk mengkajinya lebih baik lagi,” kata Bodewin Wattimena.
Ia menjelaskan, langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah adalah melakukan kajian teknis menyeluruh, termasuk mengevaluasi kondisi struktur bangunan, kelayakan lokasi, serta estimasi kebutuhan anggaran pembangunan.
“Kita butuh tim teknis untuk mengukur kondisi hari ini. Kita tidak boleh salah dalam mengambil keputusan. Semua harus dihitung secara matang, termasuk kebutuhan anggarannya,” tegasnya.
Menurut Wali Kota, dukungan politik dari DPRD yang melibatkan seluruh fraksi menjadi sinyal positif bagi pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan strategis tersebut di masa mendatang. Keputusan apapun yang diambil nantinya akan berbasis data, analisis teknis, dan memperhatikan kebutuhan pelayanan publik jangka panjang.
“Dukungan dari sembilan fraksi berarti bagi Pemerintah Kota Ambon. Ini menjadi dasar kuat bagi pengambilan kebijakan ke depan, tentu dengan pertimbangan teknis yang akurat,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRD, diharapkan perubahan APBD dan kebijakan pembangunan yang dihasilkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Ambon.(MB-01)
