Manipa,malukubarunews.com – Mandeknya operasi Kapal Motor Penumpang (KMP) Tanjung Sole sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat, kembali mengalami keterisolasian parah. Dampaknya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan warga, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.
Kondisi ini disampaikan oleh salah satu warga Pulau Manipa, M. Sulehu, kepada MalukuBaruNews.com, Sabtu (2/8/2025), yang menyoroti urgensi kapal tersebut dalam menunjang aktivitas masyarakat.
“Pulau Manipa tidak memiliki jembatan penghubung antar pulau. Satu-satunya akses utama hanyalah melalui jalur laut. Tanpa KMP Tanjung Sole, kami sangat terisolasi,” kata Sulehu.
Ia menjelaskan, sesuai perencanaan, KMP Tanjung Sole melayani rute vital Ambon – Waisala – Buano – Manipa – Namlea, yang menjadi nadi transportasi masyarakat dalam mengangkut orang, barang, dan kebutuhan harian. Namun, sejak kapal tersebut tidak lagi beroperasi, warga terpaksa menggunakan kapal kayu atau speedboat kecil dengan biaya tinggi dan risiko keselamatan tinggi, terutama saat musim gelombang.
“Dan tanpa kapal ini, perjalanan warga harus menggunakan kapal kayu atau speedboat kecil, yang: biaya lebih mahal, risiko keselamatan sangat tinggi, apalagi di musim gelombang seperti saat ini,” ungkap Sulehu.
Selain soal mobilitas, dampak serius juga dirasakan di sektor logistik. Barang pokok, BBM, hingga bahan bangunan yang masuk ke Manipa mengalami lonjakan harga. Sementara hasil panen warga sulit dijual ke luar pulau karena ongkos distribusi yang tidak rasional.
“Distribusi logistik dan ekonomi terganggu. Harga sembako dan BBM melonjak. Ekonomi lokal kami melemah,” kata Sulehu.
Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi keruntuhan layanan publik. Rujukan pasien ke rumah sakit di Ambon atau Namlea menjadi sulit karena tidak adanya transportasi laut reguler. Begitu pula dengan mobilitas guru dan tenaga pengajar yang kini terganggu.
“Guru dan tenaga pengajar juga sulit menjangkau ibu kota kabupaten, sehingga mengganggu akses pendidikan, serta hilangnya fungsi Program Tol Laut yang menjadi program pemerintah,” jelas Sulehu.
Ia menekankan bahwa keberadaan KMP Tanjung Sole merupakan bagian dari program subsidi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Tujuannya jelas: menjangkau wilayah terpencil dan menekan disparitas harga melalui jalur laut.
“Jika kapal tidak beroperasi, artinya tujuan dari program pemerintah tidak tercapai. Masyarakat Pulau Manipa tetap terisolasi,” tegas Sulehu.
Atas nama warga Kepulauan Manipa, ia menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya selaku pengelola KMP Tanjung Sole. Sulehu mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, segera mengambil tindakan tegas.
“Dengan dok atau mangkraknya KMP Tanjung Sole, ini bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut hak warga atas akses transportasi, ekonomi, dan layanan publik. Kami mendesak Gubernur Maluku untuk bertindak tegas terhadap PD Panca Karya,” pungkasnya.
Warga Manipa kini berharap suara mereka segera didengar. Bagi mereka, kapal bukan hanya alat transportasi, tapi urat nadi kehidupan di pulau terpencil yang lama menunggu janji konektivitas dari negara.(MB-LN)
