Ambon.malukubarunews.com – Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penegasan ini disampaikan Walikota Ambon, Bodewin Wattimena usai Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Evaluasi Akhir Tahun 2025 bersama Forkopimda dan Forkopimcam Kota Ambon kepada sejumlah wartawan bertempat di Aula MCM Kota Ambon, Rabu, 17 Desember 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh para lurah, kepala desa, kepala pemerintahan negeri (raja), ketua saniri, ketua BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta RT/RW se-Kota Ambon. Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat.
Walikota Ambon menekankan bahwa evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pemerintahan selama kurang lebih sepuluh bulan terakhir. Berbagai persoalan strategis dibahas secara terbuka, mulai dari pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga persoalan sosial yang masih terjadi di tingkat akar rumput.
“Melibatkan raja, saniri, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta RT/RW, kita ingin melihat sejauh mana peran masing-masing telah dijalankan. Semua persoalan kita evaluasi bersama, mulai dari sampah, kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga persoalan sosial lainnya,”ungkap Walikota Ambon, Bodewin Wattimena.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan dan upaya menjaga stabilitas keamanan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon. Sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan ketertiban kota.
“Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Ada kepolisian, TNI, dan masyarakat. Semua harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam menjaga kota ini,” terang Walikota Ambon, Bodewin Wattimena.
Terkait pengamanan lingkungan, Walikota menekankan pentingnya pengambilan kebijakan yang selektif dan terukur di tingkat pemerintahan paling bawah agar tidak memicu konflik sosial. Optimalisasi pos keamanan lingkungan (poskamling) dan pengamanan swakarsa dinilai perlu terus diperkuat dengan pengaturan yang baik dan terkoordinasi.
“Pengamanan lingkungan sangat penting agar masyarakat merasa aman dalam beraktivitas. Namun pengaturannya harus dilakukan dengan baik dan terkoordinasi, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru,”jelas Walikota Ambon Bodewin Wattimena.
Dalam rapat tersebut, persoalan sampah juga menjadi perhatian serius. Walikota mengakui masih adanya kebiasaan sebagian warga yang membuang sampah sembarangan di sejumlah wilayah, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penataan dan sosialisasi secara berkelanjutan.
“Pemerintah sudah berupaya melakukan perbaikan, tetapi masih ada masyarakat yang membuang sampah di tempat terbuka dan enggan berubah. Ini menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi secara kolektif,” tegas Wattimena.
Selain itu, Pemerintah Kota Ambon terus mendorong optimalisasi peran desa dan kelurahan, khususnya dalam pengelolaan data pemerintahan yang akurat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini dipandang strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran serta peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Ambon berharap seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya evaluasi kinerja, disiplin, serta kolaborasi berkelanjutan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, aman, dan berpihak pada kepentingan publik.(MB-01)
About the Author
