Ambon. Malukubarunews.com – Pemerintah Kota Ambon kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan responsif dengan menggelar program Walikota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR), Jumat (11/07/2025), di Ruang Ula Balai Kota Ambon. Program ini menjadi wadah resmi pemerintah menyerap aspirasi, keluhan, dan masukan langsung dari masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Wakil Wali Kota Elly Toisuta, Sekretaris Kota Robby Sapulette, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Ambon. Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan interaktif.
Warga datang berbondong-bondong untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka, mulai dari banjir rob, buruknya drainase, tanah longsor, distribusi bantuan sosial, hingga penunggakan pajak dari pelaku usaha.
“Kami sudah instruksikan langsung OPD teknis untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan yang dikeluhkan, terutama yang menyangkut banjir rob, drainase, dan longsor,” ungkap Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.
Wattimena mengakui beberapa isu membutuhkan proses birokrasi dan anggaran yang tidak instan, namun ia menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Ia meminta agar semua OPD bersikap tanggap dan profesional dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Salah satu fokus penting dalam pertemuan ini adalah soal kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak. Wali Kota menegaskan akan mengambil langkah tegas bagi pihak yang menunggak pajak sebagai bentuk keadilan fiskal dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pelaku usaha yang tidak taat akan kami beri teguran. Bila perlu, tempat usaha mereka ditutup sementara sampai membayar seluruh tunggakan pajaknya,” tegas Bodewin Wattimena.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memberi batas waktu yang jelas dan adil, namun tidak akan mentoleransi pelanggaran pajak karena hal itu merugikan pembangunan kota secara keseluruhan.
“Kami butuh kolaborasi semua pihak, termasuk pelaku usaha, untuk mendukung program pembangunan kota dengan membayar pajak tepat waktu,” ujar Wattimena.
Program WAJAR dinilai sebagai inisiatif strategis untuk menciptakan ruang partisipatif antara masyarakat dan pemerintah. Tidak hanya menjadi tempat keluhan, WAJAR juga menjadi ajang kolaborasi dalam mencari solusi yang konkret, terukur, dan manusiawi.
“Dengan prinsip keterbukaan dan dialog, program ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap suara rakyat,” pungkas Wali Kota Ambon.
Melalui WAJAR, Pemkot Ambon menunjukkan bahwa mendengar rakyat bukan hanya janji politik, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada hasil. Program ini akan terus digelar secara berkala untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Ambon.(*)
