Singapura , Malukubarunews.com – Pemerintah Kota Ambon kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam Program Kepemimpinan Pemerintahan Daerah (PKPD) II di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.
Program bergengsi yang diikuti oleh 25 kepala daerah dari seluruh Indonesia ini diselenggarakan sebagai bagian dari inisiatif nasional untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah dalam mengelola pemerintahan yang inovatif, transparan, dan berdaya saing global.
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan kepala daerah agar lebih inovatif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ungkap Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.
Kegiatan yang berlangsung di Singapura tersebut memberikan ruang bagi para kepala daerah untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan mempelajari praktik terbaik pemerintahan yang telah diterapkan di negara-negara maju, khususnya di bidang efisiensi birokrasi dan tata kelola publik berbasis data.
Menurut Bodewin, keikutsertaannya dalam PKPD II bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Ambon dalam membangun kepemimpinan daerah yang adaptif terhadap dinamika global.
“Kesempatan yang luar biasa bagi kami, 25 kepala daerah, bisa berkunjung dan berdiskusi di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Semoga pengalaman ini bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik di daerah masing-masing,” ujarnya.
Program PKPD II juga menjadi momentum penting bagi Wali Kota Ambon untuk memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pemimpin daerah lainnya, sekaligus menggali strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat di Kota Ambon.
Bodewin menegaskan bahwa inovasi pemerintahan tidak hanya terbatas pada penerapan teknologi digital, melainkan juga mencakup perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi. Ia menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat kecil.
“Inovasi bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang membangun budaya kerja yang kolaboratif, responsif, dan manusiawi. Pemerintah harus hadir dengan empati, bukan sekadar regulasi,” tegas Bodewin.
Sementara itu, sejumlah pengamat pemerintahan menilai partisipasi kepala daerah dalam forum internasional seperti PKPD merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi birokrasi di tingkat lokal. Dengan belajar langsung dari institusi berkelas dunia, para pemimpin daerah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil.
Dalam konteks Ambon, keikutsertaan Wali Kota di program ini diharapkan menjadi pendorong bagi terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka dan inovatif, sejalan dengan visi Ambon sebagai kota yang tangguh dan berdaya saing di kawasan timur Indonesia.
Program PKPD II di Lee Kuan Yew School of Public Policy dijadwalkan berlangsung selama beberapa minggu dengan kombinasi kuliah intensif, studi kasus, dan kunjungan lapangan ke sejumlah lembaga pemerintahan di Singapura. Hasil dari program ini akan menjadi bahan tindak lanjut strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat Ambon.(MB-01)
About the Author
