Ambon.malukubarunews.com — Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2025–2029 akan menjadi landasan utama arah kebijakan dan gerak pembangunan seluruh jajaran Pemerintah Kota Ambon dalam lima tahun ke depan.
Dalam wawancara yang digelar usai pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD di Hotel Santika, Wali Kota menyebut RPJMD ini memuat 17 program prioritas yang disiapkan untuk mewujudkan Ambon yang manis, inklusif, toleran, dan berkelanjutan.
“Kita berharap RPJMD ini benar-benar menjadi dasar yang kuat untuk mengarahkan seluruh langkah pembangunan Kota Ambon. Tidak hanya sekadar dokumen, tapi menjadi pedoman kerja semua perangkat daerah,” ujar Wali Kota.
Responsif dan Aspiratif: Pemerintahan Dekat dengan Warga
Wali Kota juga menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah, dari tingkat kota hingga kelurahan dan desa/negeri, harus menjalankan pola kepemimpinan yang responsif dan aspiratif
Ia mencontohkan program rutin “Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat” yang sudah berjalan setiap Jumat, dan mendorong agar seluruh raja, kepala desa, dan lurah membuat program serupa di wilayah masing-masing.
“Kita tidak ingin masyarakat menunggu lama untuk menyampaikan keluhan. Maka kita dorong agar di tingkat desa dan kelurahan juga dibuat forum seperti Kades,lurah,atau Raja ’, agar hal-hal kecil seperti urusan KTP atau laporan wajar bisa diselesaikan langsung di bawah tanpa harus ke Wali Kota,” tegasnya.
Evaluasi dan Penempatan Ulang Pimpinan OPD
Terkait evaluasi birokrasi, Wali Kota menyampaikan bahwa proses penilaian kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah memasuki tahap finalisasi dan akan segera dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta diajukan izin pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wali Kota juga telah memanggil satu per satu para calon pimpinan OPD untuk berdiskusi langsung mengenai strategi mereka dalam mendukung implementasi 17 program prioritas yang telah dirumuskan.
“Yang kita lihat bukan lagi perbedaan masa lalu, tapi kualitas, kemampuan, dan kompetensi. Kita tempatkan mereka di posisi yang sesuai agar target pembangunan tercapai,” ujarnya.
Penataan Kota: Pasar, Ketertiban, dan Kesadaran Kolektif
Terkait penataan kota, Wali Kota menyampaikan bahwa upaya menciptakan ketertiban kota termasuk kawasan pasar sudah berjalan cukup maksimal , meski diakui cukup menguras anggaran.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa ketertiban ini tidak boleh dibangun dengan pendekatan represif semata, tetapi melalui kesadaran kolektif masyarakat bahwa Ambon membutuhkan tatanan yang lebih baik.
“Kita ingin membangun pasar-pasar lain seperti Pasar Bairus agar aktivitas ekonomi tidak hanya terpusat di Mardika. Penataan ini penting untuk sirkulasi ekonomi yang lebih sehat,” jelasnya.
Pemerintah Kota Ambon, menurutnya, memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan Pasar Ikan, Pasar Gedung Baru, dan sekitarnya. Ia mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk bertanggung jawab dalam membangun kawasan tersebut secara bersama-sama.
Pembangunan Inklusif untuk Kaum Disabilitas dan Anak
Wali Kota juga menegaskan bahwa pembangunan di Kota Ambon harus inklusif , tidak boleh meninggalkan kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan, seperti penyandang disabilitas dan anak-anak.
Ia mencontohkan keterlibatan anak-anak disabilitas dalam perayaan Hari Anak sebagai bentuk nyata inklusi yang sedang dibangun.
“Kita bekerja sama dengan komunitas disabilitas, kita libatkan mereka di berbagai perayaan dan kegiatan kota. Kita ingin memastikan kebutuhan mereka diperhatikan dan didukung penuh oleh pemerintah,” pungkasnya.(MB-Ai)
