Ambon.malukubarunews.com — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka acara Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi Maluku yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Selasa (16/9/2025). Acara yang berlangsung di Lantai 5 Hotel Santika Ambon ini mengusung tema penting: “Memperkuat Kolaborasi Multipihak Dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.”
Dialog ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.
“Kita tidak bisa terus mengeksploitasi alam tanpa batas. Beberapa waktu lalu, Gubernur telah bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membahas pengendalian izin logging. Kita harus berpikir panjang, karena anak cucu kita juga perlu hidup besok,” kata Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dalam sambutannya.
Dalam forum yang dihadiri oleh pejabat pusat dan daerah, termasuk Deputi Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Wakil Ketua DPRD Maluku, pimpinan OPD, mitra pembangunan, serta akademisi dan masyarakat sipil, Vanath menekankan bahwa pembangunan rendah karbon bukan hanya kebutuhan lokal, tetapi juga tanggung jawab global.
“Kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Maka kita juga punya kewajiban menjaga bumi, terutama soal iklim,” tegas Vanath.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif nasional yang dijalankan Bappenas untuk mendorong daerah berperan aktif dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan prinsip rendah karbon dan ketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.
Deputi Bidang Pangan, SDA dan LH Bappenas, yang hadir dalam forum ini, menyampaikan bahwa Maluku merupakan wilayah strategis yang sangat relevan untuk penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
“Maluku memiliki kekayaan alam luar biasa. Jika dikelola dengan pendekatan rendah karbon, Maluku bisa jadi contoh nasional,” kata Deputi Pangan, SDA dan LH, Bappenas.
Dalam diskusi panel yang berlangsung usai pembukaan, beberapa isu penting mengemuka, mulai dari pengelolaan hutan, tata ruang pesisir, hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Para narasumber menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Kami di DPRD mendukung penuh kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan. Tapi harus ada pengawasan ketat terhadap implementasinya,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku.
Sejalan dengan komitmen nasional, Provinsi Maluku diharapkan mampu mengembangkan skema pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan. Salah satu langkah penting adalah membatasi izin eksploitasi sumber daya alam, khususnya hutan dan wilayah pesisir.
Selain itu, keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal juga menjadi salah satu poin krusial yang dibahas. Pengakuan dan pelibatan mereka dianggap penting dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
“Kami siap mendukung program pemerintah jika hak-hak masyarakat adat juga diakui dan dilibatkan dalam proses,” ungkap salah satu perwakilan organisasi masyarakat sipil yang hadir.
Dengan semangat kolaboratif, acara ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, serta menjadi contoh kolaborasi multipihak yang efektif di Indonesia timur.(MB-01)
