Ambon, Malukubarunews.com – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, secara tegas menginstruksikan kepada seluruh personel Reserse Polda Maluku untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan bekerja secara profesional dalam koridor hukum yang berlaku. Penekanan ini disampaikan dalam apel gabungan yang melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Krimum), Kriminal Khusus (Krimsus), dan Narkoba di halaman gedung Reserse, Jalan Rijali, Kota Ambon, Kamis (17/7/2025).
Apel yang berlangsung sekitar 45 menit ini menjadi momentum evaluasi internal bagi aparat penegak hukum di bawah jajaran Polda Maluku, di tengah meningkatnya tantangan dan sorotan publik terhadap proses penegakan hukum di daerah.
“Setiap penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dan bekerja dalam koridor hukum yang berlaku,” tegas Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, dalam amanatnya di hadapan ratusan personel Reserse.
Brigjen Imam menegaskan bahwa peran reserse sebagai ujung tombak penegakan hukum tidak bisa dijalankan secara serampangan. Diperlukan komitmen terhadap nilai-nilai dasar seperti integritas, moralitas, dan profesionalitas dalam setiap proses penyidikan.
“Reserse adalah garda terdepan. Bila pondasi integritas rapuh, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi juga akan runtuh,” kata Brigjen Imam Thobroni.
Wakapolda juga menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap regulasi hukum, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga Peraturan Kapolri (Perkap) sebagai dasar operasional penyidikan.
Ia menggarisbawahi bahwa penguasaan teknis hukum tidak cukup jika tidak disertai peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan kejuruan dan pendidikan teknis yang relevan.
“Kapasitas penyidik tidak boleh statis. Ikuti pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis untuk memperkuat keahlian masing-masing,” ujarnya dengan nada serius.
Lebih jauh, Brigjen Imam mendorong personel reserse untuk aktif membangun jejaring dan sinergi lintas lembaga. Dalam konteks pemberantasan kejahatan, kerja sama dengan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga pengawasan lainnya dinilai sangat krusial.
“Banyak peluang untuk berkembang. Tinggal bagaimana rekan-rekan memutuskan, ingin menjadi reserse yang handal dan berintegritas, atau justru menjadi bagian dari masalah,” tambahnya.
Apel gabungan ini menjadi bagian dari strategi internal Polda Maluku dalam memperkuat karakter dan kualitas sumber daya manusia, khususnya di jajaran penyidik. Ke depan, Polda Maluku menargetkan terbentuknya unit-unit reserse yang mampu menanggapi dinamika hukum dan ekspektasi masyarakat secara efektif dan berkeadilan.
Dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas, institusi Polri diharapkan dapat semakin dipercaya publik, terutama dalam konteks penyelesaian kasus hukum yang transparan dan akuntabel.(MB-01)
