Bogor.MalukuBaruNews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang berlangsung di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025). Kegiatan yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini berfokus pada percepatan pembangunan terpadu dan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia.
Rakorendal dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djamari Chaniago, selaku Ketua Pengarah BNPP, bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP. Keduanya menegaskan pentingnya memperkuat sinergi pusat–daerah dalam mengawal agenda nasional terkait perbatasan.
Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan harus dijalankan dengan pendekatan yang menyeimbangkan aspek keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Perbatasan bukan lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo–Gibran, perbatasan harus dibangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Tito menjelaskan bahwa secara geopolitik, kawasan perbatasan adalah simbol kedaulatan negara. Dengan Indonesia yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara, penguatan pengawasan dan infrastruktur menjadi kebutuhan strategis. Ia juga menekankan pemerataan ekonomi sebagai bagian integral dari kebijakan perbatasan nasional.
Dalam paparannya, Mendagri memaparkan tiga mandat utama BNPP untuk periode 2025–2029 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008.
“Penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan,” ucap Tito Karnavian.
Rencana Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) 2025–2045 diarahkan mencakup empat pilar: pertahanan negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan tata kelola pemerintahan. BNPP mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,41 triliun pada Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung implementasi rencana tersebut.
Tito meminta semua pemangku kepentingan memperkuat konsistensi implementasi program.
“Menteri atau kepala lembaga anggota BNPP sangat penting dalam menindaklanjuti dokumen perencanaan terkait ketepatan lokasi, alokasi anggaran, dan jumlah kegiatan yang diimplementasikan,” tegas Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah, termasuk gubernur dan bupati/wali kota, untuk memperkuat kelembagaan serta mengoptimalkan alokasi anggaran daerah demi percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Hal ini menegaskan pentingnya peran daerah dalam memastikan pembangunan berjalan efektif di lapangan.
Rakorendal 2025 dihadiri oleh 18 gubernur atau wakil gubernur, termasuk Wagub Maluku Abdullah Vanath, para kepala Bappeda, bupati/wali kota dari wilayah perbatasan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran pejabat dari berbagai level pemerintahan menunjukkan tekad bersama dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah strategis ini.(MB-01)
About the Author
