Piru.malukubarunews.com – Permasalahan tunggakan pembayaran tiket perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali mencuat. Hingga kini, sisa pembayaran senilai lebih dari Rp66 juta belum dilunasi oleh pihak Sekretariat DPRD SBB, meski pembayaran uang muka sebesar Rp10 juta telah dilakukan pada 23 Juli 2024.
Pemilik jasa travel di Kota Ambon yang menangani pemesanan tiket tersebut mengaku mengalami kerugian karena pelunasan belum sepenuhnya direalisasikan.
“Total tiket yang kami keluarkan untuk perjalanan dinas itu sebesar Rp76 juta lebih. Sampai sekarang yang belum dibayar masih sekitar Rp66 juta,” ungkap pemilik travel, yang enggan disebutkan namanya.
Data menunjukkan tiket perjalanan dinas tersebut dipesan pada periode Maret hingga Juli 2024, dengan total 14 tiket. Pemesanan dilakukan atas nama Bendahara Sekretariat DPRD SBB, Zainul Bahar, dan Amni Aslamah yang bertindak sebagai pihak yang memesan kepada travel.Setelah pembayaran uang muka, pelunasan tidak dilakukan secara penuh. Hingga memasuki tahun 2026, sisa pembayaran senilai Rp66.473.695 masih tertunggak.
Pemilik travel menyebutkan telah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak Sekretariat DPRD SBB, termasuk bertemu langsung dengan Sekretaris DPRD SBB, Sahril Mahulete.
“Kami sudah ketemu langsung dengan Sekwan dan bendahara di ruangannya. Saat itu mereka berjanji akan melunasi pembayaran dua tahap. Meski demikian, janji tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Hingga kini baru ada tambahan pembayaran sebesar Rp5 juta pada 22 April 2025,” bebernya
Kondisi ini memunculkan sorotan publik terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD SBB. Belum terselesaikannya tunggakan tiket perjalanan dinas dapat merusak reputasi pemerintah daerah di mata mitra kerja.
Pemerintah Kabupaten SBB, termasuk Sekretaris Daerah Leverne A. Tuasuun serta Bupati Asri Arman, diminta mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Langkah ini dianggap penting agar persoalan serupa tidak terulang dan nama baik pemerintah daerah tetap terjaga.
Tunggakan tiket perjalanan dinas DPRD SBB menjadi peringatan bagi lembaga publik terkait pentingnya transparansi dan disiplin dalam pengelolaan keuangan, khususnya pembayaran terhadap mitra penyedia layanan.(Mozes)
About the Author
