Jakarta,Malukubarunews.com — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026 yang berlangsung pada Rabu (01/04/2026).
Kegiatan yang turut dihadiri Komandan Seskoal Ariantyo Condrowibowo serta Gubernur Maluku Utara Sherly Laos ini menjadi forum strategis dalam membahas keterkaitan pembangunan daerah dengan kepentingan pertahanan nasional, khususnya di kawasan perbatasan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Dalam sambutannya, Lewerissa menilai forum tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pembangunan daerah dan strategi nasional, terutama dalam konteks pertahanan maritim Indonesia yang semakin kompleks.
“Momen ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Forum ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara arah pembangunan daerah dengan kepentingan strategis nasional, khususnya dalam memperkokoh pertahanan maritim Indonesia,” ungkapGubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Ia menegaskan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Lewerissa menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta dan melibatkan seluruh sumber daya nasional, tidak hanya kekuatan militer semata.
“Kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga pada kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, serta infrastruktur nasional,” tegas Lewerissa.
Secara geografis, Maluku memiliki 1.388 pulau dengan 92,4 persen wilayah berupa laut dan berada di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III). Posisi ini menjadikan Maluku sebagai kawasan penting dalam sistem pertahanan dan konektivitas maritim nasional.
Namun demikian, Lewerissa mengakui masih terdapat berbagai tantangan, seperti praktik illegal fishing, destructive fishing, serta tingginya biaya logistik yang berdampak pada kesenjangan pembangunan di wilayah kepulauan.
“Kita menghadapi paradoks, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” akui Hendrik
Dalam konteks wilayah perbatasan, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang membutuhkan pendekatan pembangunan terintegrasi. Pemerintah daerah tengah mendorong transformasi kawasan tersebut menjadi sabuk kemakmuran.
“Kami ingin mengubah kawasan perbatasan dari beranda belakang yang terisolasi menjadi kawasan yang hidup dan sejahtera,”utarHendrik
Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Provinsi Maluku mengembangkan berbagai strategi ekonomi biru, seperti pembangunan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mempercepat pembangunan kawasan strategis.
“Kolaborasi ini tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup pembangunan wilayah, konektivitas, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” tandas Lewerissa.
Menutup sambutannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan maritim Maluku diarahkan untuk menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak hanya membangun wilayah, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Karena di laut itulah kedaulatan diuji, dan di sanalah Indonesia harus tegak tanpa kompromi,” tegas Lewerissa.tutup ( MB-01)
About the Author
