Jakarta.malukubarunews.com – Upaya memperkuat ketahanan keluarga dan moderasi beragama di Maluku memasuki babak baru. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo H. R. Muhammad Syafi’i, di Ruang Kerja Wakil Menteri Agama, Jakarta, Kamis (26/2/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi program berbasis nilai keagamaan di daerah yang dikenal majemuk tersebut.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Penasehat Dharma Wanita Kementerian Agama RI sekaligus Ketua Umum FAMIUmi, Maya Suhasni Siregar, bersama jajaran pengurus TP PKK Provinsi Maluku. Agenda utama membahas kolaborasi konkret antara TP PKK dan Kementerian Agama RI dalam membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi moderasi beragama di Provinsi Maluku.
Dalam pemaparannya, Maya Baby Lewerissa menjelaskan sejumlah program strategis yang tengah dan akan dijalankan TP PKK Provinsi Maluku. Program tersebut meliputi workshop moderasi beragama berbasis keluarga di 11 kabupaten/kota, pelatihan keluarga sakinah dan parenting religius, penguatan penyuluh agama perempuan di tingkat desa, hingga bantuan sarana keagamaan bagi keluarga pra-sejahtera.
“Kami ingin memastikan bahwa moderasi beragama dimulai dari rumah. PKK Maluku siap menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat ketahanan keluarga di Maluku,” ungkap Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa.
Ia menegaskan, Maluku sebagai daerah dengan sejarah panjang dalam menjaga perdamaian antarkelompok membutuhkan penguatan nilai keagamaan yang berakar pada keluarga. Menurutnya, keluarga merupakan institusi pertama dalam membentuk karakter, toleransi, serta sikap saling menghargai di tengah keberagaman.
Wakil Menteri Agama RI, Romo H. R. Muhammad Syafi’i, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap program yang digagas TP PKK Provinsi Maluku. Ia menilai kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat karakter bangsa melalui institusi keluarga.
“Penguatan karakter bangsa harus dimulai dari keluarga. Kolaborasi seperti ini penting agar program moderasi beragama tidak berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Wakil Menteri Agama RI, Romo H. R. Muhammad Syafi’i.
Secara faktual, Maluku merupakan provinsi dengan tingkat kemajemukan agama dan budaya yang tinggi. Pengalaman sejarah konflik sosial di masa lalu menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas sosial harus dijaga melalui pendekatan sistematis, termasuk pendidikan nilai toleransi dan keagamaan dalam lingkup keluarga. Karena itu, sinergi antara TP PKK dan Kementerian Agama dipandang sebagai langkah preventif dan strategis.
Audiensi berlangsung hangat dan konstruktif, dengan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan melalui koordinasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dan unit teknis terkait. Implementasi program akan difokuskan pada penguatan kapasitas keluarga dan penyuluh agama sebagai ujung tombak pembinaan masyarakat.
Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak kerja sama berkelanjutan antara TP PKK Provinsi Maluku dan Kementerian Agama RI dalam menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan harmonis di Maluku.(MB-*)
About the Author
