Piru.malukubarunews.com – Mencermati perkembangan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk memangkas setiap anggaran yang tidak memihak kepada rakyat, mestinya semua pelaku kebijakan birokrasi pemerintah didaerah sudah harus berbesar hati untuk tulus nenerima kebijakan tersebut demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kecil, bukan malah merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut, lantas memakai kewenangannya untuk mempertahankan jatah kue yang disebut “POKER”.
Hal ini disampaikan Rutumalessy kepada media maluku baru news, senin, 10 maret 2025 lewat telepon selulernya.
Menurut Rutumalessy, ada 30 anggota DPRD di kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian, POKER yang mereka dapat adalah : pimpinan dewan 2.m × 3 = 6.m, pimpinan komisi 1,2.m × 3 = 3,6.m. anggota biasa 1,1.m × 27 = 29,7.m. Total = 39,3.m. itu belum ditambah dengan operasional sekwan dan reses, jadi ada sekitar kurang lebih 50.m lebih yang harus Dewam miliki.
Belum lagi mereka manuver kedinas-dinas untuk mendapat jatah proyek. Yang jadi pertanyaan ialah, POKER model apa sampai bisa seperti begitu.
Kalau itu pokok pikira, pokok pikiran apa, palingan itu hanya dinikmati oleh dewan tersebut dan keluarganya serta antek-anteknya, bukan rakyat secara universal.
Lanjut Rutumalessy, selama ini yang saya cermati, kebijakan DPRD dan pemerintah daerah tidak memihak kepada rakyat kecil, kalau semua sudah menjadi jatah POKER, lantas rakyat kecil mau dikemanakan.
Misalnya ketika rakyat kecil kedinas perikanan dengan proposal minta alat tangkap ikan, body dan lainnya, pasti dijawab tidak ada, semua itu POKER, kalau kedinas perindustrian minta alat-alat tukang, mesin parut kelapa/sagu atau yang lain, pasti jawaban yang sama POKER, dan itu terjadi disetiap OPD.
Dengan demikian, DPRD sebagai representation dari masyarakat itu tidak berfungsi, mereka hanya bersifat oportunis.
Terakhir Rutumalessy harapkan, Bupati dan sekda sudah harus tegas melihat hal ini, jangan mengalir saja mengikuti kemauan wakil-wakil rakyat yang tidak memihak kepada rakyatnya. Untuk itu, ini menjadi atensi serius bagi pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan sekda. Tutup Rutumalessy. ( MB-Mozes)
