Ambon.malukubarunews.com — Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berfokus pada infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan telah menunjukkan hasil nyata dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun 2025, yang digelar di Karang Panjang, Ambon, Senin (30/3/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Vanath memaparkan bahwa berbagai kebijakan pembangunan yang sebelumnya bersifat perencanaan kini telah diimplementasikan secara konkret melalui program terintegrasi di seluruh perangkat daerah. Pendekatan ini diarahkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan yang dilakukan tidak lagi sekadar perencanaan, tetapi telah diimplementasikan secara nyata melalui berbagai program yang terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath.
Secara data, kinerja pembangunan Maluku menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 tercatat sebesar 5,44 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen. Hal ini menandakan daya saing ekonomi daerah yang semakin menguat di tengah dinamika nasional.
Kontribusi Maluku terhadap perekonomian nasional juga mengalami peningkatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi tercatat naik dari 0,28 persen pada 2024 menjadi 0,29 persen pada 2025, atau meningkat sebesar 3,57 persen. Selain itu, PDRB per kapita masyarakat juga mengalami kenaikan signifikan dari sekitar Rp30 juta menjadi Rp33,65 juta.
Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu capaian penting. Pada 2025, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15,25 persen dari sebelumnya 15,78 persen pada 2024. Penurunan sebesar 0,53 poin persen ini bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar 15,43 persen, menunjukkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
“Penurunan kemiskinan ini mencerminkan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efektif dan tepat sasaran,” beber Abdullah Vanath.
Selain itu, ketimpangan pendapatan juga mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan rasio gini, yang mengindikasikan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata. Kualitas lingkungan hidup turut meningkat, tercermin dari indeks kualitas lingkungan yang naik dari 78,21 pada 2024 menjadi 78,82 pada 2025.
Namun demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait tingkat pengangguran terbuka yang justru mengalami kenaikan dari 6,11 persen pada 2024 menjadi 6,27 persen pada 2025.
Vanath menekankan pentingnya langkah strategis ke depan, termasuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengarahkan belanja publik agar lebih produktif, serta mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, penguatan konektivitas antarwilayah kepulauan dan reformasi birokrasi menjadi prioritas utama.
“Kita harus memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dengan birokrasi yang cepat, adaptif, dan berorientasi pelayanan,” tekannya
Ia juga menegaskan bahwa capaian pembangunan merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi dari DPRD dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur menyatakan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat, Maluku dapat terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera.(MB-01
About the Author
