Presiden Harus Evaluasi Penyaluran Makanan Bergizi, Jangan Sampai Jadi Racun Bagi Anak Bangsa

“Program makanan bergizi ini bagus secara konsep, tapi kalau implementasinya buruk, bisa menjadi racun bagi anak-anak. Jangan sampai karena salah distribusi atau pengawasan, generasi kita yang mestinya tumbuh cerdas malah jadi korban,” tegas Watubun di kantor DPRD Maluku Senin,22 September 2025

Ia mengungkapkan keprihatinan atas banyaknya kasus keracunan yang terjadi secara nasional, dan menyebut bahwa hal ini sudah bukan lagi persoalan lokal, tetapi masalah besar yang menyentuh masa depan bangsa.

Minta Presiden Ambil Langkah Revolusioner

Watubun dengan tegas meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan tinjauan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran program MBG, terutama terkait keamanan dan pengawasan distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

“Presiden harus ambil langkah revolusioner. Ini sudah menyentuh lebih dari 5.000 orang secara nasional. Fatal untuk pembangunan bangsa. Jangan sampai program makan bergizi dijadikan proyek fisik yang akhirnya berubah menjadi racun,” ujarnya.

Kritik Terhadap Tim Pelaksana

Ketua DPRD Maluku ini juga mengkritik tim pelaksana teknis di lapangan yang dinilainya tidak efektif dan cenderung menghambat, alih-alih memberikan solusi.

“Tim itu dari dulu tidak berguna. Hanya menghambat saja. Ini semua butuh penanganan di tingkat nasional, bukan setengah-setengah,”pintahny

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi, seperti makanan dari satu wilayah yang dialihkan ke wilayah lain tanpa pengawasan ketat, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang sampai ke tangan anak-anak.

Harus Penuhi Standar Gizi

Watubun menekankan bahwa makanan untuk anak sekolah harus memenuhi standar empat sehat lima sempurna, karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Ia juga memperingatkan bahwa jika kasus-kasus keracunan terus berulang, maka kepercayaan publik akan hilang.

“Bayangkan, kalau orang tua tahu anaknya keracunan karena makanan bergizi, mereka bisa larang anaknya makan lagi. Ini bahaya. Harusnya makanan ini mendukung kecerdasan dan kesehatan, bukan mengancam,” pungkasnya.

Ketua DPRD Maluku mendesak agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pihak penyedia, pengawasan kualitas, hingga jalur distribusi. Ia menegaskan bahwa nyawa dan masa depan anak-anak tidak boleh dikorbankan atas nama program yang baik di atas kertas namun buruk dalam pelaksanaan.(MB-01)