Ambon..MALUKUBARUNEWS.COM — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD Maluku, Mumin Refra, secara terbuka mengkritik lemahnya capaian PAD yang dinilai belum sejalan dengan potensi riil yang dimiliki daerah.
Kritik tersebut disampaikan Mumin Refra di hadapan Wakil Gubernur Maluku dalam sebuah forum resmi yang membahas kinerja pendapatan daerah yang tertuang dalam LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2026 Senin Kemarin . Ia menilai bahwa hingga saat ini, target PAD masih cenderung menjadi angka normatif tanpa diiringi implementasi yang efektif di lapangan.
Menurut Refra, secara faktual Maluku memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang cukup besar untuk meningkatkan PAD. Namun, kondisi tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi pendapatan nyata bagi daerah akibat lemahnya pengelolaan dan koordinasi antar perangkat daerah.
“Kami berharap cabang-cabang dinas benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Jangan sampai target PAD hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi sulit diwujudkan di lapangan.”harap Mumin
Ia menegaskan bahwa salah satu faktor utama belum optimalnya PAD adalah minimnya peran cabang dinas yang berada di daerah. Padahal, keberadaan cabang dinas seharusnya menjadi ujung tombak pemerintah provinsi dalam menggali potensi ekonomi lokal.
Lebih lanjut, Refra mengungkapkan bahwa kondisi riil di lapangan menunjukkan masih banyak kendala yang menghambat optimalisasi PAD. Mulai dari persoalan teknis, lemahnya pengawasan, hingga kurangnya inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah.
“Kondisi riil di lapangan masih jauh dari harapan. Berbagai kendala yang dihadapi membuat upaya peningkatan PAD belum berjalan maksimal.”ungkap Mumin
Selain menyoroti aspek fiskal, Refra juga mengaitkan persoalan PAD dengan kondisi sosial masyarakat. Ia menilai bahwa rendahnya pendapatan daerah berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial.
Dalam pandangannya, jika persoalan sosial tidak ditangani secara serius, maka akan berdampak pada stabilitas daerah serta kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini menjadi perhatian penting yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah.
“Kami berharap pemerintah bersama pihak terkait serius menangani persoalan sosial yang ada, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat yang saat ini cukup memprihatinkan.”harap Mumin lagi
Ia pun mengingatkan bahwa keberhasilan peningkatan PAD tidak hanya soal angka, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat, strategi yang terukur, serta sinergi lintas sektor untuk memastikan potensi daerah dapat dimaksimalkan.(MB-01)
About the Author
