Ambon,Malukubarunews.com – Perpindahan Lokasi MIP ke Pulau Ambon dipastikan dilakukan atas dasar kajian teknis yang matang dan pendekatan bisnis ekonomi, bukan semata pertimbangan politik. Penegasan itu disampaikan Irwan Patty, mantan Ketua Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), di sela-sela pembukaan safari tadarus Al-Qur’an PB Iksamuni di Ambon, Selasa (25/2/2026).
Irwan menjelaskan, proyek MIP yang kini menjadi perhatian publik merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diperjuangkan Pemerintah Daerah Maluku setelah gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ia menilai penting untuk meluruskan persepsi bahwa proyek tersebut bukanlah janji kampanye pasangan Lawamena.
“Proyek strategis nasional itu bukan merupakan janji kampanye Lawamena. Proyek strategis itu diperjuangkan Pemda Maluku setelah gubernur dan wakil gubernur terpilih,” ungkap mantan Ketua Bappeda SBB, Irwan Patty.
Ia juga menyinggung pernyataan Wakil Gubernur Maluku pada safari Ramadhan tahun 2025 di Gemba, SBB, yang sempat menyebut Waisarisa sebagai lokasi proyek dimaksud. Menurutnya, pernyataan tersebut belum didasarkan pada studi kelayakan resmi.
“Meskipun Wagub pernah menyebut Waisarisa di SBB sebagai tempat proyek saat safari Ramadhan 2025, itu kan belum ada studi kelayakan. Penetapan lokasi tentu harus melalui kajian teknis yang matang,” ujar Irwan Patty.
Lebih lanjut, Irwan menegaskan bahwa MIP harus dirancang dengan mempertimbangkan sinergitas dan konektivitas ekonomi, agar mampu mendorong pertumbuhan perdagangan Maluku, termasuk perdagangan antarwilayah di Indonesia Timur. Aspek teknis, menurutnya, menjadi kunci agar proyek tersebut tidak sekadar simbolik, tetapi efektif dan berkelanjutan.
“Harus disadari bahwa MIP itu harus dikaji secara teknis yang matang sehingga memiliki sinergitas dan konektivitas yang kuat untuk menumbuhkan perdagangan Maluku dan luar Maluku, khususnya Indonesia Timur,” lanjutnya
Ia menolak anggapan bahwa perpindahan lokasi MIP ke Pulau Ambon berarti meninggalkan SBB. Dalam pandangannya, pengembangan MIP justru membutuhkan penguatan pelabuhan-pelabuhan pengumpan di berbagai kabupaten, termasuk SBB sebagai salah satu pintu penting distribusi logistik.
“Bukan berarti SBB ditinggalkan. Untuk menumbuhkan MIP pasti diperlukan pelabuhan-pelabuhan pengumpan. SBB adalah salah satu pintu penting yang perlu diperkuat,” utaranya
Irwan juga menekankan pentingnya memperkuat titik-titik strategis lain di Maluku seperti Buru, Bula, Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), mengingat kedekatannya dengan provinsi lain. Menurutnya, MIP harus terkoneksi dengan pusat-pusat ekonomi tersebut agar distribusi barang dan jasa berjalan efektif.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa penetapan lokasi MIP harus dilakukan secara murni berdasarkan pendekatan bisnis dan ekonomi, dengan pertimbangan efektivitas serta efisiensi akses terhadap basis-basis ekonomi utama di Maluku.
“MIP itu benar-benar harus ditetapkan tempatnya dengan pendekatan bisnis ekonomi yang memudahkan akses secara efektif dan efisien ke basis-basis ekonomi,” tegas Patty.
Pernyataan ini menjadi penegasan di tengah dinamika publik terkait lokasi proyek MIP, sekaligus menunjukkan bahwa keputusan strategis pembangunan daerah harus berdiri di atas fondasi kajian teknis, rasionalitas ekonomi, dan kepentingan jangka panjang Maluku secara menyeluruh.(MB-01)
About the Author
