Ambon -malukubarunews.com – DPRD Provinsi Maluku yang dalam hal ini Komisi IV telah melakukan pengawasan di Kabupaten SBB khususnya SMA/SMK dibawah naungan Dinas Pendidikan yang menjadi mitra komisi.Dalam pengawasan komisi IV menemukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku menghambat kenaikan pangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pengawasan bukan hanya untuk sekolah tetapi juga kita perlu mendengar aspirasi dari para Guru. karena banyak yang keluhkan kenaikan pangkat yang sudah beberapa tahun diurus, tetapi belum ditindaklanjuti BKD. Begitu juga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),”jelas Saoda Tethol kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Senin, 03/03/2025
Saoda mengaku saat pengawasan hampir keseluruhan ASN mengeluhkan lambatnya proses yang dilakukan BKD. Padahal pengurusan kenaikan pangkat sudah dilakukan beberapa tahun lalu.”akuinya
Selain kenaikan jabatan dan TPP lanjut Saoda ,Guru juga membutuhkan pembangunan gedung sekolah baru untuk SMA 1. Pasalnya sekolah yang sudah berdiri selama 46 tahun ini terlihat memprihatinkan, dimana banyak ruangan yang retak, termasuk terdampak Gempa beberapa tahun lalu yang belum ditangani.”ujarnya
Tak hanya itu ,namun mereka butuh ada pembangunan gedung baru, tapi dana pusat hanya untuk rehab, maka mereka meminta untuk adanya pembangunan ruang guru, kelas, aula, pagar,”tuturnya
Lainnya lagi ,jabatan kepala sekolah SMA dan SMK yang masih didominasi Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga perlu adanya kebijakan untuk ditingkatkan menjadi definitif.”terangnya
Terhadap hal itu, Saoda akan menyampaikan hal ini langsung kepada Gubernur untuk diambil kebijakan mengangkat kepala sekolah baru, sehingga tidak ada lagi dijabat oleh Plt.”tandasnya
Dikatakan Saoda ,Kita punya sekolah SMA Siwalima dan banyak sekolah Kepsek masih Plt. Saya akan sampaikan, mudah mudahan di 2025 ini Gubernur dan Wagub baru bisa ambil kebijakan akan hal ini. kepala sekolah yang masih menjadi Plt,”tutupnya (MB-01)
