SBB.Malukubarunews.com — Penunjukan Abidin Papalia sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) oleh Bupati Asri Arman kembali membuka luka lama. Dugaan korupsi yang membelit Abidin sejak menjabat sebagai kepala sekolah hingga kepala cabang dinas, kini menjadi sorotan publik yang menilai bahwa langkah ini mengancam integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Abidin Papalia sebelumnya dikenal publik sebagai mantan kepala SMA di Huamual yang tersangkut kasus dugaan pemerasan dana dari orang tua siswa serta korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
“Waktu itu, hampir setiap orang tua murid mengeluh soal pungutan liar. Uang BOS pun tak jelas ke mana arahnya. Itu bukan cerita baru,” jelas seorang warga Huamual yang enggan disebutkan namanya.
Tak berhenti di situ, ketika menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas SMA/SMK Provinsi Maluku untuk wilayah SBB, Abidin kembali diduga melakukan praktik pungutan liar. Sebanyak 52 kepala sekolah disebut-sebut harus menyetor Rp1 juta per bulan kepada Abidin, hingga total mencapai Rp52 juta.
“Abidin juga saat menjabat kepala cabang dinas. kembali melakukan pemerasan terhadap lima puluh dua kepala sekolah,” ujar seorang sumber internal di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
Motif politik dan pengaruh dinasti.
Penunjukan Abidin sebagai Plh Disperindag SBB dilakukan secara tiba-tiba tanpa proses seleksi terbuka. Keputusan ini berasal langsung dari Bupati SBB, Asri Arman, dan disebut-sebut melibatkan campur tangan istrinya, Ny. Yeni Asri, serta seorang tokoh lokal berinisial FB yang berperan sebagai perantara kekuasaan.
Berdasarkan keterangan dari seorang sumber dekat, pertemuan penting antara Abidin dan FB berlangsung pada Jumat, 13 Juni 2025, di sebuah rumah makan di Piru. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa Abidin akan membawa dua karung langsat sebagai simbol “komitmen” menuju Pendopo Bupati.
“Saya dengar FB mengatakan sudah ada… agar semuanya bisa lancar. Cari langsat, kita bawa menuju pendopo,” ungkap narasumber.
Keesokan harinya, penunjukan resmi Abidin sebagai Plh Disperindag diumumkan. Langkah kilat ini memunculkan dugaan bahwa pengangkatan tersebut adalah hasil transaksi politik, bukan berbasis kompetensi.
“Strategis yang digunakan adalah merangkul Plh dan kepala dinas yang berwatak jahat, untuk mencapai sasaran utamanya yaitu APBD SBB,” kata salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab SBB.
Ancaman terhadap tata kelola dan akuntabilitas
Langkah ini dinilai berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Banyak pihak menganggap bahwa penunjukan ini bukan hanya soal jabatan teknis, tapi bagian dari strategi membangun dinasti kekuasaan di tubuh OPD demi penguasaan penuh atas APBD SBB.
“Kalau begini terus, OPD akan menjadi alat politik, bukan lembaga pelayanan publik,” tegas salah satu aktivis antikorupsi di Maluku.
Pengamat politik dan lembaga masyarakat sipil mendesak agar Bupati Asri Arman segera mengevaluasi jabatan Abidin Papalia. Mereka juga menuntut dilakukannya audit independen atas seluruh proses penunjukan pejabat OPD yang dianggap cacat prosedur.
“Jika dugaan ini benar, maka kita sedang menyaksikan pembentukan dinasti politik yang dimulai dari jabatan Plh. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi lokal,” ujar pengamat kebijakan publik, Ferdy Tuharea.
DPRD Kabupaten SBB didorong untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki pengangkatan Abidin dan menelusuri potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengisian jabatan. Langkah ini dianggap penting demi menjaga marwah lembaga eksekutif dan mencegah praktik korupsi berulang.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal keberanian lembaga legislatif untuk mengoreksi penyimpangan,” tegas Ketua Forum Pemuda Transparansi Maluku, Rizal Mahulette.
Di tengah lemahnya sistem kontrol internal, masyarakat sipil dan media lokal diimbau untuk lebih aktif mengawasi proses-proses pengangkatan pejabat dan penggunaan anggaran daerah. Upaya membangun pemerintahan yang bersih dan profesional hanya akan berhasil jika didorong oleh partisipasi publik.(MB-Mozes)
