Ambon, MalukuBaruNews.com — Setelah penantian selama 11 tahun, Negeri Amahusu akhirnya memiliki kepala pemerintahan definitif. Pelantikan Raja Negeri Amahusu dilakukan pada Selasa, 29 Juli 2025, oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, menandai akhir dari kekosongan kepemimpinan adat di negeri tersebut bertempat di Balai Negeri Amahusu Pukul 09.00 WIT
Prosesi pelantikan diawali sejak pagi hari dengan pengukuhan adat dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan kepala pemerintahan definitif, disaksikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Ambon, OPD terkait, tokoh masyarakat, serta warga negeri Amausoe.
“Ini adalah jawaban dari penantian panjang masyarakat adat negeri Amausoe. Hari ini, kepala pemerintahan definitif telah hadir. Pemerintah kota hanya memfasilitasi dan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan, tanpa mencampuri urusan adat,” ungkapnya Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.
Wattimena menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah dalam proses penetapan kepala pemerintahan negeri terbatas pada pengesahan administratif. Penetapan raja tetap sepenuhnya menjadi kewenangan masyarakat adat dan mata rumah parentah.
“Pemerintah kota tidak pernah punya target siapa yang harus menjadi raja. Prosesnya dari bawah, dari masyarakat adat sendiri. Kami hanya mengesahkan berdasarkan usulan resmi dan hasil verifikasi sesuai peraturan,” tegas Bodewin Wattimena.
Wali kota juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menerima raja yang telah dilantik dan bekerja sama dalam membangun negeri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara raja dan Badan Saniri Negeri agar pemerintahan berjalan efektif dan sesuai regulasi.
“Terimalah raja ini sebagai pemimpin semua, bukan hanya rumah parentah. Mari bersama-sama membangun negeri, menjaga nilai adat, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wattimena.
Ia juga menyampaikan bahwa jabatan raja bukan simbol kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat dan menjaga persatuan. Dalam pidatonya, ia mengingatkan agar jabatan ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Raja bukan tuan, tapi pelayan. Hindari arogansi. Jika ada perbedaan pendapat, selesaikan sesuai mekanisme hukum. Jangan jadikan negeri ini medan konflik baru,” pintah Wali Kota.
Wattimena juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam mempercepat penyelesaian proses pelantikan, termasuk tim fasilitasi percepatan, Badan Saniri Negeri, para tokoh masyarakat, serta TNI dan Polri yang menjaga stabilitas keamanan.
“Terima kasih kepada semua yang telah bekerja siang malam. Ini bukan sekadar pelantikan, ini sejarah baru bagi Negeri Amausoe,” ucapnya.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Ambon menargetkan percepatan pelantikan kepala pemerintahan negeri lainnya yang masih kosong. Saat ini, menurut Wattimena, masih ada enam negeri yang belum memiliki kepala pemerintahan definitif.(MB-Aii)
